Nelayan Ekuador Gugat Trump Terkait Serangan Drone

Gugatan diajukan oleh nelayan Ekuador terhadap pemerintahan Trump terkait serangan drone yang menenggelamkan kapal mereka.

Diterbitkan 18 November 2026, 19:30 WIB
Copy Link
Batalkan

Liputan6.com, Quito - Sekelompok nelayan asal Ekuador menggugat pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump setelah serangan drone menenggelamkan kapal mereka dan melukai sejumlah awak pada Maret 2026.

Mereka menuntut ganti rugi sekaligus meminta pemerintah AS menghentikan serangan terhadap kapal-kapal yang diduga terlibat dalam perdagangan narkoba di kawasan Karibia dan Samudra Pasifik bagian timur.

Dikutip dari Al Jazeera, Gugatan tersebut diajukan pada Senin ke pengadilan federal di Pennsylvania. Para penggugat meminta kompensasi finansial serta bentuk pemulihan lain yang dinilai pantas oleh pengadilan.

Mereka juga meminta hakim mengeluarkan perintah untuk menghentikan kampanye serangan pemerintahan Trump terhadap kapal-kapal yang dituduh terlibat dalam penyelundupan narkoba.

Gugatan itu berpusat pada insiden 17 Maret 2026, ketika kapal nelayan berbasis di Ekuador bernama La Negra Francisca Duarte II diserang hingga tenggelam.

"Kami mengajukan gugatan karena kapal itu adalah satu-satunya yang kami miliki. Tidak ada seorang pun di Ekuador yang membantu kami," kata kapten kapal, Hernan Flores, kepada kantor berita Reuters.

"Mereka telah menyebabkan semua kerusakan itu kepada kami, dan berkat Tuhan, kami masih hidup," ujarnya.

Pemerintah AS sejauh ini tidak mengakui bertanggung jawab atas serangan terhadap La Negra Francisca Duarte II maupun dua kapal Ekuador lainnya yang diserang dan ditenggelamkan dalam beberapa bulan terakhir.

Namun, laporan The Washington Post pada Agustus menyebut kapal-kapal tersebut diduga menjadi sasaran Badan Intelijen Pusat AS (CIA) dalam sebuah misi rahasia di luar negeri.

Laporan lain juga mengangkat kemungkinan serangan dilakukan oleh kontraktor pemerintah AS atau sekutu regionalnya.

Serangkaian serangan tersebut dinilai memiliki kemiripan dengan operasi militer AS yang telah berlangsung dan secara terbuka diakui oleh militer negara itu.

Sejak September 2025, pemerintah AS melancarkan serangkaian serangan terhadap kapal-kapal yang diduga digunakan oleh kelompok "narkoteroris". Sedikitnya 244 orang dilaporkan tewas dalam kampanye tersebut.

Sejumlah pakar menilai serangan itu sebagai pembunuhan di luar proses hukum yang melanggar hukum internasional.

Dalam gugatan yang diajukan Senin, para nelayan menyebut dua drone diluncurkan dari sebuah kapal yang dioperasikan AS pada Maret, sebelum menyerang La Negra Francisca Duarte II.

Serangan itu menyebabkan kapal terbakar dan mengakibatkan dua dari 16 awak mengalami luka bakar serius.

"Seluruh penggugat akhirnya melompat dari kapal ke laut. Mereka kemudian menyelamatkan diri menggunakan perahu-perahu darurat berukuran kecil," demikian isi dokumen gugatan tersebut.

Para penggugat menyebut serangan itu merupakan bagian dari "kampanye militer AS yang belum pernah terjadi sebelumnya dan secara nyata melanggar hukum".

Mereka juga menceritakan, seusai serangan, para awak berusaha menuju kapal yang mereka kira merupakan kapal penangkap tuna di dekat lokasi kejadian. Namun, mereka justru bertemu sejumlah pria bersenjata yang mengenakan seragam militer dan berbicara dalam bahasa Inggris.

 

Serangan Terhadap Kapal Tuai Kecaman

Sejak kembali menjabat sebagai presiden pada 2025, Trump menjalankan kampanye keras untuk memberantas perdagangan narkoba yang masuk ke AS.

Kebijakan tersebut berjalan beriringan dengan perluasan operasi militer AS di berbagai wilayah Amerika Latin, yang kerap dilakukan melalui kerja sama dengan sekutu politik sayap kanan di kawasan tersebut.

Namun, sejumlah pihak mengkritik kurangnya transparansi dan potensi pelanggaran hak asasi manusia dalam operasi-operasi itu.

Dalam kampanye serangan terhadap kapal, misalnya, pemerintah AS belum mengidentifikasi para tersangka ataupun menyampaikan bukti kepada publik yang menunjukkan keterlibatan mereka dalam perdagangan narkoba.

Di sisi lain, sejumlah keluarga korban telah muncul dan menyatakan bahwa orang-orang yang tewas merupakan anggota keluarga mereka. Mereka berulang kali menegaskan bahwa para korban bukan pengedar narkoba, melainkan nelayan dan pekerja informal.

Pada Desember 2025, keluarga Alejandro Carranza, seorang nelayan Kolombia yang hilang, mengajukan pengaduan terkait serangan terhadap kapal-kapal tersebut melalui Komisi Hak Asasi Manusia Antar-Amerika. Mereka menilai hak Carranza untuk hidup telah dilanggar.

Beberapa pekan kemudian, pada Januari 2026, keluarga dua pekerja asal Trinidad dan Tobago, Chad Joseph dan Rishi Samaroo, mengajukan gugatan kematian akibat perbuatan melawan hukum di pengadilan federal AS di Massachusetts.

Kedua pria tersebut dilaporkan sedang dalam perjalanan pulang dari Venezuela setelah bekerja di luar negeri.

Meski demikian, para pakar menilai upaya untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah AS akan menghadapi kesulitan. Minimnya transparansi mengenai serangan-serangan tersebut menjadi salah satu hambatan utama.

Kampanye serangan mematikan terhadap kapal-kapal itu juga masih berlanjut dalam beberapa pekan terakhir. Serangan terbaru dilaporkan terjadi pada 27 Oktober 2026.

Selain serangan mematikan, pemerintah AS juga melakukan operasi pencegatan tanpa kekerasan terhadap kapal-kapal yang dicurigai terlibat dalam perdagangan narkoba.

Organisasi pemantau Human Rights Watch menyebut AS dan Ekuador mencegat sedikitnya delapan kapal pada akhir Agustus hingga pertengahan September. Kapal-kapal tersebut diduga digunakan untuk memasok kelompok perdagangan narkoba.

Dari total 160 awak yang berada di kapal-kapal tersebut, sebanyak 56 orang dibebaskan tanpa dakwaan berdasarkan perintah pengadilan. Sebanyak 40 orang dinyatakan tidak bersalah karena kurangnya bukti, sementara 50 lainnya masih menunggu persidangan.

Adapun 14 awak lainnya tidak pernah secara resmi didakwa.

Â