Berdaya Bersama Kupang: Kemenko PM Dorong Kebijakan Ekonomi Kreatif Berbasis Aspirasi Rakyat

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) menegaskan pentingnya dialog terbuka dengan masyarakat sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan ekonomi kerakyatan.

Deputi Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran Kemenko PM, Leontinus Alpha Edison, menekankan bahwa pemahaman atas aspirasi dan tantangan nyata di lapangan adalah kunci keberhasilan program pemerintah.

“Kami di Kemenko PM percaya bahwa kebijakan yang efektif lahir dari percakapan yang tulus dan terbuka dengan masyarakat. Pemerintah tidak bisa merumuskan kebijakan dari menara gading,” ujar Leontinus di Kupang, Nusa Tenggara Timur, dikutip dair keterangan tertulis, Jumat (3/10/2025).

Pernyataan ini disampaikan usai acara Berdaya Bersama Kupang, yang mempertemukan Kemenko PM dengan lebih dari seribu peserta, mulai dari pelaku UMKM, gig workers, pekerja kreatif, hingga tokoh komunitas dan lintas agama.

Menurut Leontinus, setiap kelompok masyarakat memiliki aspirasi dan tantangan yang berbeda. Karena itu, tugas pemerintah adalah mendengar, memahami, dan menerjemahkan kebutuhan tersebut menjadi program yang relevan dan solutif.

Leontinus mencontohkan, dialog di Kupang menghasilkan masukan langsung terkait tantangan para gig workers dan pelaku ekonomi kreatif. Di antaranya, kebutuhan akan kepastian status kerja, akses perlindungan sosial seperti BPJS Ketenagakerjaan, hingga standarisasi keterampilan untuk bersaing di pasar global.

“Masukan-masukan ini memperkaya proses perumusan regulasi dan program pemerintah agar lebih tepat sasaran,” jelasnya.

Ia menambahkan, pendekatan dialogis memastikan program pemerintah tidak bersifat top-down, melainkan kolaboratif dan partisipatif. Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan sejak awal, potensi keberhasilan program menjadi lebih besar karena masyarakat merasa memiliki peran langsung.

Model dialog serupa telah lebih dulu diuji coba di Palembang, Yogyakarta, dan Bandung, dan terbukti efektif sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan warga.

Leontinus menegaskan bahwa model dialog partisipatif akan terus diperluas ke berbagai daerah. “Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan komunitas lokal adalah cetak biru untuk pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan,” pungkasnya.

Sebagai informasi, kontribusi sektor ekonomi kreatif di NTT terus menunjukkan perkembangan. Nilai tambah ekonomi kreatif pada 2024 mencapai Rp934,7 miliar, dengan lebih dari 10.800 pelaku terdaftar. Sementara itu, jumlah UMKM di NTT hingga Agustus 2025 mencapai 366.473 unit, mayoritas usaha mikro. Subsektor dominan antara lain kriya/tenun 71,9%, kuliner 22,1%, dan fesyen 2,8%.

Dalam rangkaian Berdaya Bersama Kupang, peserta mengikuti workshop kewirausahaan yang mencakup ekosistem bisnis kreatif, strategi pemasaran 360°, serta pemahaman Hak Kekayaan Intelektual (HAKI). Acara ini juga menghadirkan kisah inspiratif dari Local Champion NTT, dengan tujuan membangun ekosistem ekonomi kreatif yang inklusif dan berkelanjutan.