Menko Zulhas Siapkan Operasional 20 Ribu Koperasi Merah Putih, 1.000 Unit Jalan Pekan Depan

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan tengah fokus mempersiapkan operasional 20.000 unit Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Sebanyak 1.000 unit koperasi pertama akan diluncurkan pekan depan.

Dia mengatakan, 1.000 unit KDMP itu dinilai telah lebih siap dari berbagai aspeknya. Sehingga peluncurannya akan dilakukan di tahap awal.

"Pertama, kita akan fokus 20.000 dulu yang sudah lengkap. Akan diawal 1.000 (unit) minggu depan, untuk dilaunching. Karena ini sudah, dana sudah siap," ungkap Zulkifli Hasan di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Senin (29/9/2025).

Dia turut meminta Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota untuk mempersiapkan kolaborasi dengan KDMP. Sejalan dengan itu, dia turut meminta Perum Bulog mempersiapkan gudang.

Gudang itu nantinya akan digunakan untuk menampung gabah padi dan jagung. Mengingat gudang eksisting saat ini sudah mulai penuh.

"Aturan-aturan sudah selesai. InsyaaAllah, Kopdes merah putih dan koperasi kelurahan sudah berjalan," tandasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), memastikan pencairan dana pinjaman untuk Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih bisa dilakukan mulai pekan depan. Hal ini sesuai janji Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

“Dijanjikan dua hari oleh Menkeu. Senin depan mudah-mudahan sudah bisa muncul itu duitnya, Rp 3 miliar per kopdes,” ujar Zulkifli Hasan dikutip dari Antara, Kamis (18/9/2025).

Ia menjelaskan, pemerintah telah menyiapkan alokasi dana sebesar Rp 200 triliun melalui perbankan, termasuk bagi masyarakat Aceh lewat Bank Syariah Indonesia (BSI). Untuk pencairan, saat ini sedang dipersiapkan proposal sederhana terkait petunjuk teknis yang ditargetkan rampung dalam dua hingga tiga hari ke depan.

“Rp3 miliar uangnya sudah ada di bank. Mudah-mudahan dua tiga hari ini sudah ada proposal sederhana untuk kopdes mengajukan,” tambahnya.

Namun, Zulhas menegaskan koperasi desa wajib memiliki gudang minimal seluas 400 meter persegi sebagai tempat penyimpanan hasil pertanian, seperti gabah. Hasil panen itu nantinya akan dibeli oleh Bulog dengan harga lebih dari Rp6.500 per kilogram, ditambah ongkos tambahan.

“Nanti Bulog beli, kalau Bulog tidak punya uang, pemerintah yang kasih. Rugi Bulog tidak masalah untuk stabilisasi, nanti pemerintah yang subsidi. Jadi rakyat tidak rugi,” jelasnya.

Zulhas menambahkan, pembiayaan ini dilakukan agar pertumbuhan ekonomi bisa dimulai dari desa. Menurutnya, sistem koperasi lebih adil dibandingkan pola penguasaan modal oleh segelintir orang seperti dalam sistem internasional.

“Kalau IMF, uang triliunan di bank dikuasai 20 orang saja. Mereka pakai uang itu untuk kebun sawit, tambang, pabrik minyak, sampai warung di kampung-kampung. Lalu rakyat mau usaha apa? Ini yang mau diubah oleh Pak Prabowo, dan itu banyak tanggung jawab saya,” tegas Zulhas.