Klarifikasi Kepala BKN soal PPPK: Bukan Merendahkan, Hanya Penjelasan UU

Liputan6.com, Jakarta Badan Kepegawaian Negara (BKN) menerima perwakilan Asosiasi Dosen ASN PPPK Indonesia (ADAPI) di Jakarta pada Rabu, 17 September 2025. Pertemuan ini menjadi ajang klarifikasi dan tabayun terkait pernyataan Kepala BKN, Zudan Arif Fakrulloh, yang sempat menuai sorotan publik.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua BKN Zudan menegaskan bahwa penjelasan yang ia sampaikan saat seminar di Universitas Lancang Kuning pada 14 Agustus 2025 sepenuhnya mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, serta peraturan pelaksanaannya. Materi yang dipresentasikan murni bersifat akademis dan normatif.

"Saya sampaikan semuanya bahwa yang saya jelaskan waktu di Universitas Lancang Kuning tanggal 14 Agustus 2025 dalam waktu seminar di sana yang kemudian dibuatkan videonya di Universitas Lancang Kuning itu sepenuhnya adalah materi dalam Undang-Undang ASN di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 dan peraturan pelaksanaannya sepenuhnya materi itu," jelas Zudan dalam keterangannya, di Jakarta, ditulis Minggu (21/9/2025).

Zudan menegaskan, bahwa dirinya tidak ada niat sedikitpun untuk merendahkan atau meremehkan status PPPK. Justru dirinya ingin menyampaikan bahwa desain kebijakan kepegawaian di Indonesia memang terdiri dari dua skema, yaitu PNS dan PPPK.

"Saya jelaskan tidak ada yang bersifat merendahkan, meremehkan PPPK bahkan saya ingin menyadarkan bahwa kondisi kebijakan desain kepegawaian kita seperti itu ada dua PNS dan PPPK," ujarnya.

Ia menambahkan, PNS bekerja hingga batas usia pensiun, sementara PPPK bekerja dengan sistem perjanjian kerja tertentu minimal satu tahun yang dapat diperpanjang sesuai kebutuhan. Menurutnya, hal ini adalah konsekuensi dari regulasi, bukan pendapat pribadi.

"PNS berbatas pada usia pensiun selesainya, PPPK dengan perjanjian kerja dengan masa kerja tertentu paling singkat 1 tahun dan dapat diperpanjang apabila perjanjian kerjanya sudah habis," jelas Zudan.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum ADAPI Moh. Nor Afandi yang hadir dalam pertemuan tersebut menyampaikan apresiasi atas keterbukaan Kepala BKN. Menurutnya, pertemuan ini penting untuk meluruskan persepsi yang berkembang di masyarakat terkait pernyataan Zudan yang sempat viral.

"Kami selaku Ketua Umum Adapi, menyampaikan terimakasih kepada pak Zudan yang telah menerima kami, sehingga kami bisa bersilaturahmi secara langsung di kantor BKN dan tadi kami sudah berdiskusi banyak bahwa apa yang memang terjadi itu semata-mata penjelasan dari Prof Zudan dan juga kami cukup bisa memahami karena memang itu adalah pesan dari pada undang-undang," ujar Nor Afandi.

Nor Afandi menegaskan, kesalahpahaman yang beredar di luar hanya karena potongan video dan narasi yang tidak utuh. Padahal, penjelasan Kepala BKN sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.

"Yang kemudian apa yang terjadi dan viral di luar sana itu hanya sebatas kesalahpahaman yang kemudian saat inilah kami mengklarifikasi atau paling tidak kami tabayun untuk kemudian apa yang disampaikan Prof Zudan itu adalah bahasa dari para undang-undang," ujarnya.

Dalam dialog tersebut, ADAPI juga menegaskan komitmennya untuk ikut berperan aktif dalam mengawal kebijakan dan sistem kepegawaian nasional. Organisasi ini melihat pentingnya kerja sama dengan BKN untuk mencari solusi terbaik bagi tenaga ASN, khususnya P3K.

Ketua ADAPI menyebut, perjuangan P3K masih panjang, terutama dalam hal kepastian karier dan perlindungan kerja. Oleh karena itu, sinergi dengan BKN diharapkan dapat membuka ruang perbaikan regulasi di masa depan.

"Kami selaku Ketua Umum Adapi juga berwajiban untuk ikut andil bagaimana peran dan upaya untuk mekanisme dan sistem pegawaian di Indonesia ini juga kami juga kawan dan bantu terutama teman-teman P3K yang ini juga masih butuh perjuangan banyak yang pada akhirnya ada beberapa solusi yang disampaikan oleh beliau dan itu menjadi hal yang pada akhirnya sebagai jelas keluar nanti," pungkasnya.