Bahlil Lahadalia Tegaskan Impor BBM Tambahan SPBU Swasta Bukan Skema Satu Pintu

Liputan6.com, Jakarta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan jika mekanisme impor bahan bakar minyak (BBM) bagi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) swasta melalui Pertamina bukan skema satu pintu.

Adapun langkah impor BBM dengan melibatkan BUMN energi tersebut karena stok impor tambahan SPBU swasta yang sudah menipis saat ini. Bahkan kuota untuk swasta pada 2025 telah ditingkatkan 10% dibandingkan tahun sebelumnya.

“Saya ingin menjelaskan bahwa impor ini bukan satu pintu. Kuota impornya ini kan sudah diberikan 110% dibandingkan dengan tahun 2024. Contoh kalau AKR dapat 1 juta kiloliter 2024 maka di 2025 itu ditambahkan 10%, berarti 1 juta 100 kiloliter.  Dalam prosesnya ada kekurangan, jadi kekurangan itu yang diberikan. Jadi gak ada itu satu pintu-satu pintu,” ujar Bahlil dalam konferensi pers, Jumat (19/9/2025).

Seperti diberitakan sebelumnya, beberapa SPBU swasta seperti Shell, Vivo, British Petroleum (BP), Exxon Mobil kehabisan stok di lapangan. Perusahaan-perusahaan tersebut kemudian menyetujui untuk membeli stok BBM tambahan dengan skema impor melalui Pertamina.

Bahlil menuturkan, kuota impor BBM kepada para operator swasta selama ini diberikan secara normal. Namun, jika kuota itu habis sebelum 31 Desember 2025, pemerintah memutuskan permohonan pasokan tetap dilayani namun melalui kerja sama dengan Pertamina.

Bahlil mengaku jika sudah ada kesepakatan pada pertemuan antara Menteri ESDM bersama Pertamina dan pengusaha SPBU swasta. Kesepakatannya, para pengusaha SPBU swasta bersedia untuk membeli BBM dari Pertamina dengan ketentuan tertentu.

“Kami baru selesai rapat dengan teman-teman dari swasta dan Pertamina menghasilkan empat hal. Yang pertama adalah mereka setuju dan memang harus setuju untuk beli dan kolaborasi dengan Pertamina, syaratnya adalah harus berbasis base fuel, ya artinya belum dicampur-campur,” jelas Bahlil Lahadalia. 

Ia menambahkan, untuk memastikan kualitas dan keterbukaan harga, telah disepakati mekanisme bersama antara Pertamina dan pengusaha swasta yaitu dengan adanya joint surveyor. Jadi sebelum barang berangkat akan ada persetujuan bersama yang dilakukan.

Istana Negara menanggapi isu terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap karyawan SPBU swasta, yang mencuat setelah terjadinya keterbatasan pasokan BBM jenis bensin. Belakangan, memang ramai di sosial media narasi petugas pom bensin swasta yang malah berjualan kopi literan.

“Kalau berkenaan dengan efeknya, tentu kami berkoordinasi dengan kementerian terkait,” tutur Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Istana Negara, Jakarta, Jumat (19/9/2025).

Prasetyo menegaskan, pemerintah akan mencari solusi dan jalan keluar terbaik agar tidak terjadi PHK terhadap para karyawan SPBU swasta.

“Untuk sekali lagi mencari, segera mencari jalan keluar, supaya dan mengantisipasinya. Supaya tidak menimbulkan efek-efek seperti yang tadi disampaikan (PHK),” jelas dia.

Sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) milik Shell Indonesia kehabisan bahan bakar jenis Super (92), V-Power (95) hingga Nitros (98). Sehingga, hanya menyediakan bahan bakar V-Power/Diesel saja.

Kekosongan itu salah satunya terjadi di SPBU Shell di kawasan Jakarta Selatan. Kekosongan bahan bakar selain jenis V-Power/Diesel itu sudah dialami sejak tiga Minggu lalu.

Salah satu operator SPBU Shell yang tak ingin disebut namanya, menceritakan nasib mereka. Beredar kabar, terjadi pengurangan karyawan di beberapa SPBU Shell.

"Kalau karyawan sih alhamdulillah masih normal. Kalau tempat lain saya enggak tahu juga," ujarnya.

Meski pasokan bahan bakar sudah tiga pekan kosong, karyawan di SPBU tersebut tetap diminta bekerja sesuai jam kerja. Mereka masih tetap semangat bekerja seperti biasanya, dengan pembagian dua sif yaitu dari pagi pukul 06.00 Wib hingga malam 22.00 WIB.

"Enggak ada perubahan (jam kerja) kalau di sini, masih sama dua sif, ada yang nyambung malem," sambungnya.