Prabowo Revisi Pertumbuhan Ekonomi jadi 5,3% pada 2025

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto merevisi rencana kerja pemerintah tahun 2025. Revisi itu termasuk pertumbuhan ekonomi dan nilai tukar rupiah.

Hal itu tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025.  Peraturan Presiden itu ditetapkan pada 30 Juni 2025 oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan diundangkan di Jakarta pada 30 Juni 2025.

Pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 menyebutkan pencapaian sasaran pertumbuhan ekonomi 2025 sebesar 5,3%-5,6%. Hal itu didukung oleh stabilitas ekonomi makro yang diupayakan terus menguat dengan memastikan indikator makro fiskal tetap berkinerja baik untuk menjamin keberlanjutan pembangunan dalam jangka menengah-panjang.

Pemerintah Indonesia merevisi pertumbuhan ekonomi tersebut dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025. Pencapaian sasaran pertumbuhan ekonomi 2025 sebesar 5,3%.

"Didukung oleh stabilitas ekonomi makro yang diupayakan terus menguat dengan memastikan indikator makro fiskal tetap berkinerja baik untuk menjamin keberlanjutan pembangunan dalam jangka menengah-panjang," demikian seperti dikutip dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2025.

Selain itu, tingkat inflasi dijaga stabil dalam rentang 2,5 plus minus satu persen (YoY) dan nilai tukar rupiah di rentang 15.300-15.900 per dolar Amerika Serikat. Sedangkan nilai tukar rupiah pada rentang 16.00-16.900 per dolar Amerika Serikat dalam RKP Tahun 2025.

Pada RKP Tahun 2025 itu juga menyoroti mengenai penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri. Sebelumnya pembentukan modal tetap bruto diharapkan dapat menjadi pendorong perekonomian dengan target pertumbuhan ekonomi tinggi pada 2025.

Dalam upaya mendorong perekonomian, penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri diharapkan dapat meningkat menjadi sebesar Rp 1.868,23-Rp 1.905,60 triliun. Selain itu, tingkat efisiensi investasi yang dicerminkan melalui proksi incremental capital output ratio diupayakan agar semakin menurun, yakni pada 6,3-6,0.

Pada pemutakhiran RKP 2025, penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri diharapkan dapat meningkat menjadi sebesar Rp 1.905,60 triliun disertai tingkat efisiensi investasi tercermin dari Incremental Capital Output Ratio yang diupayakan semakin menurun menjadi 6,2.

Kemudian revisi defisit anggaran ditargetkan menjadi 2,53%. Pada RKP sebelumnya defisit anggaran sebesar 2,29%-2,82%.

“Defisit anggaran ditargetkan sebesar 2,53% Produk Domestik Bruto disertai pengendalian primary balance, didukung oleh perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan baik dari utang dan nonutang yang dikelola secara prudent dan kredibel,” demikian seperti dikutip.

Adapun fokus pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara antara lain untuk:

(a) penyediaan infrastruktur yang berkualitas

(b) mendukung proyek-proyek yang menghasilkan imbal hasil serta memberikan efek pengganda besar terhadap perekonomian

(c)optimalisasi peran Special Mission Vehicle, Badan Layanan Umum dan Sovereign Wealth Funds untuk mendukung akselerasi transformasi ekonomi

(d)peningkatan akses pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, usaha mikro, kecil dan menengah dan pembiayaan ultra mikro, optimalisasi saldo anggaran lebih

(e) mendorong Badan Usaha Milik Negara sebagai agent of development untuk mendukung prioritas pembangunan nasional