Kecerdasan Buatan Berpotensi Tambah Pertumbuhan Ekonomi 1%

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah menilai transformasi digital dan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) berpotensi menjadi mesin pertumbuhan ekonomi baru bagi Indonesia. Di saat yang sama, pemerintah terus memperkuat pembiayaan produktif melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta mereformasi tata kelola sumber daya alam (SDA) demi menarik minat investasi asing.

Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan, menjelaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan stimulus pembiayaan yang masif untuk sektor riil.

“Total plafon Kredit Usaha Rakyat yang kami salurkan mencapai Rp 340 triliun untuk menopang pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan mendukung sektor-sektor produktif,” ujar Ferry dalam Risk and Governance Summit (RGS) 2026 di Hotel Bidakara, Selasa (14/7/2026).

Di sektor sumber daya alam, pemerintah merevisi kebijakan mengenai definisi hasil ekspor SDA sebagai bagian dari restrukturisasi tata kelola niaga. Langkah tegas ini diambil untuk meminimalisir celah kecurangan dalam perdagangan internasional.

“Kebijakan ini diharapkan memperkuat tata kelola dan transparansi, mengatasi praktik under-invoicing maupun transfer pricing, sekaligus memastikan nilai tambah yang lebih besar dari sumber daya alam Indonesia. Langkah ini juga mendapat pengakuan positif dalam penilaian S&P,” jelas Ferry.

Ke depan, optimalisasi teknologi digital dan kecerdasan buatan diproyeksikan menjadi motor utama ekonomi nasional. Berdasarkan hasil kajian, adopsi teknologi ini diperkirakan mampu menyumbang pertumbuhan ekonomi Indonesia secara signifikan.

“Jika transformasi digital dan kecerdasan buatan terus didorong, tambahan pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 0,8% hingga 1%. Hal ini akan didukung oleh pengembangan pusat data (data center) serta peningkatan produktivitas, termasuk bagi pelaku UMKM,” tambahnya.

Guna memperluas akses pasar global dan memperbanyak aliran investasi masuk, pemerintah juga aktif memperkuat diplomasi ekonomi melalui berbagai kerja sama internasional, seperti dengan:

• OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development)
• BRICS
• ASEAN
• IPEF (Indo-Pacific Economic Framework)

Ferry menegaskan bahwa tata kelola yang kuat merupakan fondasi paling esensial untuk membangun kepercayaan investor global. Dengan governance yang baik, Indonesia akan lebih mudah mengonversi potensi transformasi digital dan ekonomi hijau menjadi sumber kemakmuran baru yang berkelanjutan.