Tarif Impor Trump Terancam Batal, Sengketa Masuk Meja MA

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, meminta Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan tingkat bawah yang menyatakan sejumlah besar tarif yang ia berlakukan ilegal.

Dikutip dari CNN, Sabtu (6/9/2025), dalam petisi yang diajukan Rabu malam, pemerintah meminta para hakim segera turun tangan dan menegaskan bahwa presiden memiliki kewenangan untuk menetapkan pajak impor terhadap negara lain.

Pekan lalu, Pengadilan Banding Federal dengan suara 7–4 memutuskan bahwa tarif yang diberlakukan Trump lewat undang-undang darurat ekonomi tidak termasuk dalam kewenangan presiden, melainkan merupakan "otoritas inti Kongres".

Kasus ini berpotensi mengguncang agenda ekonomi dan kebijakan luar negeri Trump, sekaligus memaksa AS mengembalikan miliaran dolar AS yang telah didapat dari aturan tarif baru tersebut.

Trump berdalih bahwa tarif tersebut sah karena didasarkan pada Undang-Undang Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional (IEEPA), yang memberikan presiden wewenang menghadapi ancaman yang dianggap “tidak biasa dan luar biasa.”

Pada April lalu, ia bahkan menetapkan keadaan darurat ekonomi dengan alasan ketidakseimbangan perdagangan telah merusak sektor manufaktur domestik sekaligus mengancam keamanan nasional.

Meski pengadilan banding memutuskan melawan Trump, pelaksanaan putusan itu ditunda. Penundaan tersebut memberi waktu bagi pemerintahan Trump untuk melanjutkan upaya banding.

"Taruhannya dalam kasus ini tidak bisa lebih tinggi lagi," kata Jaksa Agung John Sauer dalam pengajuannya pada Rabu malam.

Ia menulis bahwa: "Keputusan keliru pengadilan yang lebih rendah telah mengganggu negosiasi perdagangan diplomatik yang sangat berdampak, sensitif, dan sedang berlangsung, serta menimbulkan ketidakpastian hukum atas upaya Presiden untuk melindungi negara kita dengan mencegah krisis ekonomi dan kebijakan luar negeri yang belum pernah terjadi sebelumnya."

Para pengacara yang mewakili kelompok usaha kecil penentang tarif menyatakan optimistis akan memenangkan gugatan tersebut.

"Tarif yang melanggar hukum ini menimbulkan kerugian serius bagi usaha kecil dan membahayakan kelangsungan hidup mereka," kata Jeffrey Schwab dari Liberty Justice Center.

"Kami berharap kasus ini segera diselesaikan bagi klien kami," tambah dia.

Jika Mahkamah Agung menolak meninjau kasus ini, putusan bisa berlaku efektif pada 14 Oktober.

Sebelumnya, pada Mei lalu, Pengadilan Perdagangan Internasional di New York menyatakan tarif tersebut melanggar hukum, meski pelaksanaannya ditunda selama proses banding.

Putusan itu merupakan respons atas gugatan yang diajukan usaha kecil serta koalisi sejumlah negara bagian AS.

Pada April, Trump menandatangani perintah eksekutif yang memberlakukan tarif dasar 10 persen dan tarif “timbal balik” untuk mengoreksi ketidakseimbangan perdagangan dengan lebih dari 90 negara.

Selain itu, pengadilan banding juga membatalkan pungutan terhadap Kanada, Meksiko, dan China, yang sebelumnya dibenarkan Trump sebagai upaya membendung impor obat-obatan. Namun, keputusan tersebut tidak mencakup seluruh bea masuk AS, seperti tarif baja dan aluminium yang diberlakukan melalui kewenangan presiden berbeda.