Redam Gejolak Demo, Kadin Indonesia Dorong Komunikasi Lintas Stakeholder

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie mengimbau para pengurus Kadin se-Indonesia untuk menjaga situasi keamanan agar kembali kondusif. Termasuk membangun komunikasi dengan semua pemangku kepentingan, mulai dari pejabat pemerintah, Polri, TNI, kampus, pemuka agama, tokoh masyarakat, dan kekuatan demokrasi.

Anin panggilan Anindya Bakrie tidak ingin gelaran aksi demo yang terjadi sepekan terakhir turut mengganggu iklim investasi dan menghambat pemulihan ekonomi. Ia mengakui, aksi unjuk rasa sudah merugikan bisnis dan dampaknya akan dirasakan juga oleh para pekerja, termasuk para pengunjuk rasa.

Oleh karenanya, Kadin Indonesia hendak memperluas komunikasi ke seluruh pemangku kepentingan. Mulai dari pemerintah pusat dan daerah, aparat keamanan, pemimpin organisasi mahasiswa, dan mitra usaha.

"Kita harus menyampaikan dengan jelas bahwa dunia usaha tidak bergerak dalam ranah politik, namun memiliki kepentingan besar terhadap stabilitas politik dan keamanan agar kegiatan perdagangan, investasi, dan ekonomi daerah tetap hidup dan berkembang," kata Anin dalam keterangan tertulis, Senin (1/9/2025).

Menteri Dalam Negeri, sambung Anin, telah menunjukkan antusiasme tinggi untuk bekerja sama dengan Kadin secara nasional. Bahkan siap menyampaikan dukungan terhadap Kadin kepada Presiden Prabowo Subianto.

Menurut dia, tindakan itu bukan sekedar membangun citra, tapi juga meredam potensi kericuhan di lapangan, dan menjaga iklim usaha agar tetap kondusif, terutama bagi para pelaku UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi negara.

Lebih lanjut, Anin mengungkapkan empat fokus utama Kadin untuk ikut meredam aksi unjuk rasa anarkis. Pertama, penguatan komunikasi yang terus diperluas ke seluruh pemangku kepentingan, mencakup pemerintah pusat dan daerah, aparat keamanan, pemimpin organisasi mahasiswa, dan mitra usaha.

"Kita harus menyampaikan dengan jelas bahwa dunia usaha tidak bergerak dalam ranah politik, namun memiliki kepentingan besar terhadap stabilitas politik dan keamanan agar perdagangan, investasi, dan ekonomi daerah tetap tumbuh," paparnya.

Kedua, menyampaikan sinyal positif bahwa program pemerintah yang sedang diimplementasi penting untuk mengangkat kesejahteraan rakyat. Dalam konteks ini, Kadin mendukung program distribusi pangan dan gerakan pangan murah.

"Fokus Kadin bukan sekadar menjalin hubungan baik, tetapi memastikan bahan pangan pokok dapat diakses oleh masyarakat yang membutuhkan. Sekaligus menunjukkan kesiapan dunia usaha dalam mendukung langkah pemerintah," bebernya.

Ketiga, aksi konkret jangka pendek. Masukan-masukan para pengurus Kadin terkait logistik, inflasi, dan distribusi barang pokok akan segera ditindaklanjuti. Ia mencontohkan Kadin yang membantu kelancaran distribusi beras, hingga menopang daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), perputaran uang, dan menciptakan peluang usaha melalui kerja sama yang erat dengan pemerintah daerah dan pelaku usaha setempat.

Terakhir, penguatan peran dunia usaha. Anin mengutarakan, Kadin memiliki tanggung jawab besar terhadap 80 persen perekonomian nasional. Tantangan global dan domestik yang tengah dihadapi jadi momentum untuk mengambil peran lebih besar.

"Kita harus mendorong pemerintah untuk melihat dunia usaha sebagai mitra utama dalam menciptakan lapangan kerja, menjaga inflasi, dan menggerakkan ekonomi nasional," pinta Anin.

"Saya menyadari bahwa persoalan yang kita hadapi tidak sederhana dan belum akan selesai dalam waktu dekat. Namun, sejarah membuktikan bahwa Indonesia selalu menjadi bangsa yang lebih kuat setelah menghadapi tantangan besar," pungkasnya.