Janji Manis Trump ke Suriah Berubah Jadi Tarif Tertinggi di Dunia, Ini Kisahnya

Liputan6.com, Jakarta - Pada Mei lalu, saat berpidato di Ritz-Carlton Riyadh, Presiden AS Donald Trump sempat mengundang kejutan dengan menyatakan akan mencabut sepenuhnya sanksi terhadap Suriah. “Sekarang, saatnya mereka bersinar … Semoga Suriah beruntung,” ujarnya kala itu.

Namun tak sampai tiga bulan kemudian, Suriah justru dikenakan tarif tertinggi di dunia oleh pemerintahan Donald Trump: sebesar 41%.

Dikutip dari CNBC, Rabu (6/8/2025), meski perdagangan AS-Suriah tergolong minim akibat sanksi yang telah berlangsung puluhan tahun, data dari Observatory for Economic Complexity mencatat Suriah masih mengekspor barang senilai USD 11,3 juta ke AS dan mengimpor sekitar USD 1,29 juta pada 2023.

Ini menyebabkan AS secara teknis mengalami defisit perdagangan dengan negara Timur Tengah yang telah dilanda perang selama lebih dari satu dekade itu.

Tarif tersebut dikenakan sebagai bagian dari kebijakan baru Trump yang menghitung beban tarif berdasarkan defisit perdagangan dengan masing-masing negara. Meskipun Trump belum menyampaikan komentar langsung soal Suriah, kebijakan ini tetap memunculkan tanda tanya di kalangan pengamat.

Negara Hancur yang Butuh Investasi, Bukan Hukuman

Para analis menilai bahwa keputusan Washington justru akan menyulitkan upaya rekonstruksi Suriah yang baru saja memasuki babak transisi politik.

“Setelah bertahun-tahun dilanda perang saudara yang menghancurkan, negara ini sangat membutuhkan investasi asing langsung yang substansial,” ujar CEO Gulf State Analytics Giorgio Cafiero.

Penerapan tarif tinggi, lanjutnya, justru akan membatasi potensi kerja sama perdagangan yang selama ini sudah sangat terbatas, bahkan setelah pencabutan sebagian sanksi dari AS, Inggris, dan Uni Eropa.

Suriah telah dikategorikan sebagai negara sponsor terorisme oleh AS sejak 1979. Sanksi formal diberlakukan pada 2004, dan diperketat sejak 2011 ketika rezim Presiden Bashar al-Assad menindak brutal gerakan anti-pemerintah.

Negara ini telah mengalami kehancuran akibat perang saudara, konflik sektarian, dan kehadiran kelompok teroris seperti ISIS yang sempat menguasai sebagian wilayah pada 2014. Kampanye militer besar-besaran kemudian dilakukan untuk mengusir ISIS.

Pada Desember 2024, rezim Assad digulingkan oleh milisi oposisi, membuka lembaran baru bagi Suriah. Kini negara tersebut dipimpin oleh Presiden Ahmed al-Sharaa, mantan anggota al-Qaeda yang mengklaim telah meninggalkan radikalisme dan memimpin pemerintahan transisi.

Meskipun banyak sanksi internasional masih berlaku, sanksi dari AS tetap menjadi yang paling berat karena mengandung efek ekstrateritorial—membuat negara atau entitas lain enggan menjalin hubungan dagang dengan Suriah karena khawatir terkena imbas hukum dari AS.

Kini, Suriah menghadapi krisis infrastruktur yang parah. Lebih dari dua pertiga jaringan listriknya rusak, dengan kota-kota seperti Aleppo dan Damaskus mengalami pemadaman hingga 20 jam per hari. Di pedesaan, banyak wilayah sama sekali tak teraliri listrik.

“Ini bukan hanya ekonomi yang sedang kesulitan, tapi benar-benar berada di ambang kehancuran,” ujar H.A. Hellyer, peneliti senior di Royal United Services Institute, London.

Harapan dari Negara Teluk

Beberapa negara Teluk mulai memberikan sinyal bantuan. Qatar, misalnya, mengumumkan proyek penyediaan gas bagi Suriah melalui jalur Azerbaijan dan Turki untuk menopang kebutuhan listrik bagi lima juta orang. Diperkirakan pasokan listrik bisa meningkat hingga 40% dari kapasitas saat ini.

“Kami bekerja sangat dekat dengan mitra kami di AS,” ujar Fahad Al-Sulaiti, Direktur Qatar Fund for Development. Ia mengatakan bahwa pihaknya berkoordinasi erat dengan Departemen Keuangan AS untuk menciptakan sistem dukungan ekonomi yang tetap sesuai kerangka legal.

Namun dengan tarif 41% dari AS, banyak pihak khawatir momentum pemulihan Suriah akan kembali terpukul.