DPR hingga Asosiasi Pengemudi Sepakat Wujudkan Zero Odol 2027

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan asosiasi pengemudi logistik sepakat mendukung target nasional menuju zero ODOL (Over Dimension Over Load) pada tahun 2027.

Kesepakatan ini dicapai dalam pertemuan lintas lembaga dan pelaku lapangan. Hadir dalam forum tersebut Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menteri Sekretaris Negara, serta Sekretaris Kabinet.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa diskusi dengan para pengemudi logistik berjalan secara terbuka dan penuh kesepahaman.

"Pada hari ini kami kedatangan dari asosiasi pengemudi logistik Nusantara, yaitu pengamudi perorangan yang selama ini mengangkut logistik," kata Sufmi dalam konferensi pers terkait ODOL, Senin (4/8/2025).

Ia juga menekankan bahwa DPR berperan sebagai fasilitator antara pemerintah dan pengemudi logistik, agar tidak ada pihak yang dirugikan dalam proses transisi menuju kebijakan zero ODOL. Langkah kolaboratif ini dinilai penting demi menciptakan transportasi logistik yang aman, efisien, dan berkelanjutan.

"Tadi disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara bahwa Presiden itu memperhatikan dengan cermat mengenai masalah over dimensi dan overload. Sehingga tadi menuju zero odol di 2027, kami telah bersepakat baik dengan pemerintah maupun pihak asosiasi pengamudi logistik Nusantara," ujarnya.

Menurut Sufmi, pertemuan tersebut menjadi titik awal dari komitmen bersama yang dituangkan dalam agenda kerja konkret, termasuk pembentukan tim teknis lintas sektor untuk merumuskan tahapan implementasi kebijakan hingga 2027.

"Kami telah bersepakat baik dengan pemerintah maupun pihak asosiasi pengamudi logistik Nusantara akan membentuk tim bersama untuk merumuskan beberapa hal yang menjadi aspirasi dari teman-teman asosiasi pengamudi logistik Nusantara. Dan tadi Pak Mensesneg itu segera menyampaikan juga beberapa hal," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Aliansi Pengemudi Independen (API), Suroso, menyampaikan bahwa para pengemudi telah menyatakan kesepakatan untuk mendukung kebijakan zero ODOL.

Menurutnya, pengemudi logistik merupakan penggerak ekonomi nasional yang juga harus mematuhi aturan demi keselamatan dan kepastian hukum di jalan.

"Pada intinya untuk pengemudi akan sepakat dan kita bersama-sama dengan pemerintah dan DPR akan mengawal menuju zero odol 2027. Kita sudah sepakat zero Adol di 2027 harus dijalankan dan ditegakkan di negeri kita ini. Kita pengamudi akan sepakat semuanya," ujar Suroso.

Selanjutnya, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan bahwa pemerintah siap menindaklanjuti hasil kesepakatan bersama tersebut. Ia menyampaikan, Kementerian Perhubungan akan segera menyusun langkah-langkah teknis untuk mendukung pemberlakuan regulasi ODOL secara nasional

Menhub Dudy, menambahkan bahwa proses transisi akan dilengkapi dengan pengaturan teknis, sosialisasi, dan evaluasi bertahap. Menurutnya, pemberlakuan regulasi ODOL tidak hanya soal menegakkan hukum, tetapi juga tentang membangun sistem logistik nasional yang kuat, aman, dan berdaya saing.

"Kita menyepakati bahwa perlunya komitmen bersama untuk memberlakukan regulasi odol dan beberapa hal yang harus kami siapkan berkaitan dengan pemberlakuan regulasi odol akan segera kami laksanakan," pungkas Menhub.