190 Kecelakaan Laut di Indonesia dalam 10 Tahun, Korban Capai 787 Jiwa

Liputan6.com, Jakarta Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menyoroti serangkaian kecelakaan kapal laut yang terjadi dalam sebulan terakhir. Semisal kebakaran KM Barcelona V-A di Minahasa, kapal terbalik di perairan Sipora (Mentawai), hingga tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali.

Rentetan kejadian ini disinyalir jadi alarm keras atas kegagalan sistem keselamatan pelayaran nasional. Ketua Forum Transportasi Maritim MTI Hafida Fahmiasari menyatakan, rangkaian peristiwa itu bukan sekadar kejadian tunggal, melainkan cerminan dari pola kegagalan sistemik yang telah berlangsung lama.

Hafida menyoroti bahwa masalahnya bukan pada kurangnya regulasi, melainkan pada implementasi di lapangan dan akuntabilitas.

"Tragedi seperti ini terus berulang karena sistem tidak belajar, dan tidak ada efek jera bagi pelanggar keselamatan," tegasnya dalam pernyataan tertulis, Rabu (23/7/2025).

"Yang dibutuhkan bukan teknologi mutakhir. Yang kita butuhkan adalah rasa kemanusiaan. Bahwa setiap orang yang naik kapal berhak pulang dengan selamat. Bahwa nyawa tidak boleh menjadi harga yang kita anggap wajar demi konektivitas" seru dia.

Data Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) menyebutkan, lebih dari 190 kecelakaan laut besar terjadi di Indonesia antara tahun 2015 hingga 2025, menelan lebih dari 787 korban jiwa.

Pola berulang dalam kasus-kasus ini mencakup kondisi kapal tua, kelebihan muatan, manifes yang tidak akurat, minimnya alat dan penerapan SOP keselamatan, dan lemahnya pengawasan di titik keberangkatan.

MTI mengidentifikasi beberapa akar masalah utama, termasuk fragmentasi pengawasan antar lembaga (Kemenhub, Syahbandar, operator, pemerintah daerah), ketiadaan inspeksi berbasis risiko untuk kapal penumpang, tidak berfungsinya sistem manifes dan komunikasi darurat secara optimal, serta minimnya penegakan hukum terhadap pelanggaran keselamatan.

Menanggapi kondisi ini, MTI mendesak lima langkah prioritas:

1. Audit teknis menyeluruh terhadap seluruh armada kapal penumpang, terutama kapal tua.

2. Digitalisasi manifes dan pelacakan kapal secara real-time.

3. Peningkatan kapasitas dan sertifikasi awak kapal.

4. Penegakan sanksi tegas terhadap pelanggaran keselamatan.

5. Reformasi tarif dan subsidi agar operator mampu memenuhi standar keselamatan tanpa mengorbankan layanan publik.

6. Kepastian kelayakan sarana untuk berlayar

7. Pembentukan sistem penguatan dan pemeliharaan kapasitas SDM, mengingat banyak regulasi yang belum dilaksanakan.