Tarif 32% Ditunda, Indonesia Lanjutkan Negosiasi Dagang dengan AS

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Amerika Serikat (AS) menunda penerapan tarif impor sebesar 32% terhadap produk asal Indonesia, yang sebelumnya direncanakan mulai berlaku 1 Agustus 2025. Penundaan ini dikonfirmasi langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, usai melakukan kunjungan diplomatik ke Washington D.C.

“Waktunya adalah kita sebut pause. Jadi penundaan penerapan untuk menyelesaikan perundingan yang sudah ada,” ujar Airlangga dikutip dari Antara, Senin (14/7/2025).

Keputusan ini merupakan hasil dari pertemuan Airlangga dengan Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick dan Kepala Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR) Jamieson Greer pada Rabu (9/7) lalu di Washington D.C. Kedua pihak sepakat untuk membuka ruang dialog lanjutan guna menyelaraskan proposal dagang dalam tiga minggu ke depan.

“Tiga minggu ini diharapkan menjadi periode finalisasi penyelarasan proposal dan dokumen yang sudah dipertukarkan,” jelas Airlangga.

Sebelumnya, Airlangga bertolak ke Amerika Serikat usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS di Rio de Janeiro, Brasil. Kunjungannya bertujuan untuk melanjutkan negosiasi penting menyusul pengumuman kebijakan tarif oleh Presiden Donald Trump pada 7 Juli lalu.

“Pertemuan ini menjadi langkah penting dalam upaya memperkuat kerja sama perdagangan antara Indonesia dan AS,” ungkap Airlangga dalam pernyataan resmi, Kamis (10/7/2025).

Airlangga juga menekankan bahwa negosiasi tidak hanya terbatas pada tarif. Topik yang dibahas mencakup:

• Hambatan non-tarif
• Ekonomi digital
• Keamanan ekonomi
• Kerja sama komersial dan investasi jangka panjang

Salah satu fokus utama dari dialog ini adalah potensi kerja sama strategis di sektor mineral kritis, di mana Indonesia memiliki cadangan besar nikel, tembaga, dan kobalt—komoditas yang sangat dibutuhkan industri teknologi global.

“AS menunjukkan ketertarikan yang kuat untuk memperkuat kemitraan di bidang mineral kritis. Kita perlu mengoptimalkan potensi kerja sama pengolahan mineral tersebut,” tambah Airlangga.

Penundaan kebijakan tarif ini dinilai sebagai langkah diplomatik yang positif, memberikan ruang lebih luas bagi Indonesia untuk memperkuat posisi tawarnya dalam hubungan dagang bilateral.

Pemerintah berharap perundingan ini dapat menghasilkan solusi yang seimbang dan saling menguntungkan di tengah meningkatnya ketegangan global dalam perdagangan internasional.