Waspada Tekanan Asing di Isu Tambang Nikel Raja Ampat

Liputan6.com, Jakarta Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) mengingatkan agar masyarakat dan pemerintah bersikap bijak dalam menyikapi polemik tambang Raja Ampat, Papua Barat Daya.

Sekretaris Jenderal BPP Hipmi, Anggawira, menegaskan bahwa isu lingkungan sering dimanfaatkan sebagai alat tekanan oleh aktor asing untuk membentuk opini negatif terhadap sektor pertambangan nasional.

"Framing negatif terhadap tambang nasional bisa menggerus citra investasi, daya saing, dan stabilitas kebijakan hilirisasi. Kita tidak boleh membiarkan narasi eksternal menggiring opini publik secara tidak berimbang," kata Anggawira dikutip dari Antara, Senin (9/6/2025).

Tambang Nikel Punya Peran Strategis Global

Menurut Anggawira, industri tambang saat ini tidak bisa lagi dipandang sebagai sektor ekonomi konvensional. Tambang nikel dan tembaga justru menjadi kunci dalam pengembangan teknologi masa depan seperti baterai kendaraan listrik, energi bersih, dan digitalisasi global.

"Kita tidak sedang membicarakan tambang dalam konteks lama. Tanpa kontribusi Indonesia, dunia akan kesulitan memenuhi kebutuhan transisi energi," ujarnya.

Anggawira menyebut industri tambang menyumbang sekitar 6–7 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), membuka ratusan ribu lapangan kerja, dan meningkatkan penerimaan negara melalui PNBP dan royalti.

Anggawira mengapresiasi langkah pemerintah dalam memperkuat tata kelola pertambangan melalui UU Minerba No. 3 Tahun 2020 dan PP No. 96 Tahun 2021.

Namun, ia menilai tantangan utama justru terletak pada penegakan hukum dan konsistensi implementasi regulasi.

"Kita butuh tambang yang legal, berkelanjutan, dan modern. Pemerintah harus tegas terhadap pelanggaran, namun juga memberi insentif bagi perusahaan yang taat hukum," tegasnya.

Anggawira menyebut sejumlah perusahaan nasional telah berhasil menjalankan praktik tambang berkelanjutan.

Misalnya, PT Bumi Resources Tbk melalui anak usaha Kaltim Prima Coal dan Arutmin aktif dalam reklamasi dan konservasi keanekaragaman hayati. PT Vale Indonesia sukses merevegetasi lahan pascatambang dan membangun smelter nikel.

Ia juga mengapresiasi PT Merdeka Copper Gold, PT Freeport Indonesia, dan PT Bukit Asam yang dinilai mampu mengelola tambang secara bertanggung jawab.

“Tahun 2023, lebih dari 30 perusahaan tambang menerima penghargaan PROPER Hijau dan Emas dari Kementerian LHK,” ujar Anggawira.