Ada Diskon Transportasi saat Libur Sekolah, Menhub Minta Masyarakat Jalan-Jalan

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto memutuskan diskon tiket transportasi pada masa libur sekolah Juni-Juli 2025 ini. Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi meminta masyarakat mengambil keuntungan tersebut.

Diskon transportasi berlaku untuk tiket kereta api (KA), pesawat kelas ekonomi, hingga angkutan laut. Ketiganya punya besaran diskon yang berbeda-beda. Pemerintah menggelontorkan dana APBN untuk diskon tiket transportasi mencapai Rp 940 miliar.

"Stimulus sektor transportasi yang diberikan pada masa libur anak sekolah yaitu bulan Juni hingga Juli 2025 diharapkan dapat meningkatkan minat masyarakat untuk berpergian, khususnya melakukan perjalanan di dalam negeri,” ujar Menhub Dudy, dalam keterangannya, Selasa (3/6/2025).

Pada moda kereta api, diskon yang diberikan sebesar 30 persen untuk 3.522.464 tempat duduk atau sebesar Rp 300 miliar. Lalu, pada angkutan udara, diskon tiket pesawat ekonomi berupa Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN-DTP) sebesar 6 persen untuk 6 juta penumpang sebesar Rp 430 miliar. 

Pada angkutan laut, diberikan diskon tarif untuk 923.113 penumpang dengan rincian, kapal penumpang sebanyak 812.240 penumpang dan kapal perintis sebanyak 110.873 penumpang. Adapun untuk angkutan penyeberangan, diskon tarif diberikan kepada 506.830 penumpang dan 1.169.053 kendaraan. Untuk kedua sektor ini, stimulus mencapai Rp210 miliar. 

"Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan stimulus yang diberikan oleh Pemerintah dengan sebaik-baiknya. Harapannya, semoga aktivitas ekonomi dan pergerakan domestik dapat meningkat selama masa libur sekolah, sehingga berdampak positif terhadap perekonomian secara nasional,” pinta Menhub Dudy.

Selain memberikan diskon untuk sektor transportasi, Pemerintah juga mengeluarkan empat kebijakan lain untuk menjaga stabilitas ekonomi di dalam negeri. 

Beberapa di antaranya meliputi Penebalan Bantuan Sosial berupa Tambahan Kartu Sembako dan Bantuan Pangan kepada 18,3 juta Kelompok Penerima Manfaat (KPM) dengan anggaran sebesar Rp 11,93 triliun dan Diskon Tarif Tol sebesar 20 persen untuk 110 juta pengendara dengan anggaran sebesar Rp650 miliar (non APBN).

Berikutnya adalah Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp 300 ribu per bulan selama dua bulan kepada 17,3 juta pekerja bergaji di bawah Rp 3,5 juta per bulan dengan anggaran sebesar Rp 10,72 triliun serta Perpanjangan Diskon Iuran Jaminan Kehilangan Kerja (JKK) sebesar 50 persen kepada pekerja sektor padat karya, berlaku selama enam bulan dengan anggaran sebesar Rp200 miliar (non APBN).

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk memberikan 5 paket kebijakan stimulus ekonomi, salah satunya berupa diskon tiket angkutan transportasi. Baik itu angkutan kereta api, tiket pesawat, hingga kapal laut.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan diskon angkutan transportasi diberikan dalam rangka stimulus ekonomi pada Juni-Juli 2025.

"Ini tentu diharapkan dengan kegiatan anak-anak libur, sekolah mereka bisa meningkatkan kegiatan ekonomi di dalam negeri dengan melakukan perjalanan di dalam negeri. Maka diskon transportasi ini sifatnya menyeluruh kepada seluruh moda transportasi," ungkap Sri Mulyani di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/6/2025).

Daftar Diskon Tiket

Pertama, ada diskon tiket kereta api sebesar 30 persen. Diskon ini diperkarakan bisa menyasar sekitar 2,8 juta penumpang KA dalam periode Juni-Juli 2025. Jumlah anggaran yang disiapkan pemerintah mencapai Rp 300 miliar untuk diskon tiket kereta api.

Kedua, ada diskon tiket pesawat yang pernah diberikan oleh pemerintah pada masa libur lebaran Idulfitri 2025 lalu. Targetnya, ada 6 juta penumpang yang menikmati penurunan harga tiket pesawat ini. Sri Mulyani bilang akan ada pajak pertambahan nilai (PPN) yang ditanggung pemerintah.

"Maka kita melakukan sekali lagi untuk tiket pesawat kelas ekonomi PPN ditanggung pemerintah 6 persen. Dengan demikian harga tiket pesawat kelas ekonomi diharapkan bisa sedikit menurun. Ini anggarannya sebesar 0,43 triliun rupiah (Rp 430 miliar)," tutur Menkeu.