UMKM Dapat Diskon Layanan Marketplace 50 Persen

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menargetkan kebijakan potongan biaya layanan (service fee) sebesar 50 persen bagi pelaku UMKM yang menjual produk dalam negeri di marketplace mulai berlaku pada Agustus 2026.

Saat ini, pemerintah bersama penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) tengah menyelesaikan berbagai persiapan teknis agar implementasi kebijakan dapat berjalan sesuai target.

Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM, Temmy Satya Permana, mengatakan pemerintah sedang mengintegrasikan sistem Kementerian UMKM dengan platform marketplace. Integrasi tersebut bertujuan agar pemberian potongan biaya layanan kepada pelaku UMKM dapat dilakukan secara otomatis tanpa proses yang rumit.

Implementasi kebijakan tersebut mengacu pada Peraturan Menteri UMKM Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan dan Peningkatan Daya Saing Usaha Mikro dan Usaha Kecil dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Aturan tersebut memberikan waktu paling lama enam bulan bagi marketplace untuk menyiapkan sistem pendukung. Meski demikian, pemerintah berharap pelaksanaannya dapat dilakukan lebih cepat.

"Mungkin per 1 Agustus sudah bisa dijalankan," kata Temmy dikutip dari Antara, Kamis (9/7/2026).

Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi beban biaya yang selama ini ditanggung pelaku UMKM sehingga daya saing produk lokal di marketplace semakin meningkat.

Temmy menjelaskan, saat ini besaran biaya layanan yang dikenakan marketplace kepada para penjual bervariasi. Nilainya berkisar antara 10 persen hingga 18 persen dari nilai transaksi, di luar biaya promosi maupun iklan yang dipilih penjual.

Melalui aturan baru tersebut, marketplace diwajibkan memberikan potongan biaya layanan sebesar 50 persen kepada pelaku UMKM yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri UMKM Nomor 3 Tahun 2026.

Selain memberikan insentif berupa potongan biaya layanan, pemerintah juga tengah menyusun standar kemitraan digital antara marketplace dan para penjual.

Menurut Temmy, selama ini syarat dan ketentuan yang ditetapkan platform umumnya langsung disetujui oleh penjual tanpa adanya ruang untuk bernegosiasi.

Karena itu, pemerintah ingin menciptakan hubungan kemitraan yang lebih seimbang antara platform digital dan pelaku UMKM.

Dalam skema baru tersebut, pemerintah akan menetapkan klausul minimum yang wajib dimuat dalam perjanjian kemitraan antara marketplace dan pelaku UMKM. Klausul tersebut mencakup ketentuan mengenai besaran komisi hingga biaya layanan yang dikenakan kepada penjual.

"Platform tidak boleh secara sepihak menaikkan angka-angka itu tanpa kesepakatan kedua belah pihak," ujar Temmy.

Ia berharap pembenahan pola kemitraan dan pemberian potongan biaya layanan dapat menciptakan ekosistem perdagangan digital yang lebih adil sekaligus meningkatkan daya saing UMKM di tengah persaingan dengan produk lain.

Sebagai informasi, Kementerian UMKM telah menerbitkan Peraturan Menteri UMKM Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan dan Peningkatan Daya Saing Usaha Mikro dan Usaha Kecil dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Salah satu poin penting dalam regulasi tersebut adalah kewajiban bagi marketplace untuk memberikan potongan biaya layanan sebesar 50 persen kepada pelaku UMKM yang menjual produk dalam negeri dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan pemerintah.