780 Ribu Rumah Belum Teraliri Listrik, Kementerian ESDM Siapkan Rp 50 Triliun

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jisman P. Hutajalu, mengungkapkan bahwa masih terdapat sekitar 780 ribu rumah tangga di Indonesia yang belum memiliki akses terhadap listrik. Hal ini dinilai memprihatinkan, mengingat Indonesia sudah hampir delapan dekade merdeka.

"Masih ada sekitar 780 ribu saudara kita, rumah tangga yang belum mendapatkan akses listrik. Ini sangat penting ya, karena sampai sekarang kita sudah hampir 80 tahun merdeka, masih ada saudara kita belum menikmati listrik. Dan saya pikir listrik ini menjadi kebutuhan pokok kedepannya, sehingga kita butuhkan memang angkarannya cukup besar," kata Jisman dalam Sosialisasi RUPTL PLN 2025-2034, di Jakarta, Senin (2/6/2025).

Listrik merupakan kebutuhan pokok kehidupan masyarakat. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Kementerian ESDM telah menyusun peta jalan (roadmap) elektrifikasi dengan total anggaran sekitar Rp 50 triliun. 

"Kami sudah menyiapkan Rp 50 triliun dan ada 5.700 desa yang belum, nah yang belum dilayani oleh PLN. Jadi, kita mendorong desa tersebut dilayani oleh PLN supaya lebih sustain," ujarnya.

Keberadaan PLN di wilayah-wilayah yang belum terlistriki juga penting agar masyarakat bisa mendapatkan subsidi listrik, terutama bagi mereka yang tinggal di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).

"Ada hal lagi yang menguntungkan bahwa harus dilayani oleh PLN, bahwa masyarakat tersebut harus mendapatkan subsidi. Kalau yang sekarang ini belum dilistriki ada di daerah 3T yang berhak atas subsidi. Kalau tidak ada listrik maka tidak ada subsidi," jelasnya.

Lebih lanjut, Jisman juga menyoroti bahwa sejumlah program elektrifikasi desa yang sebelumnya dilakukan oleh berbagai kementerian/lembaga maupun secara mandiri sering kali tidak berkelanjutan. Banyak proyek hanya menyala saat peresmian, namun kemudian kembali gelap karena tidak dikelola dengan baik.

"Saya pikir kalau ada PLN lebih sustain karena apa yang ada sekarang dan sebelum-sebelumnya, banyak program-program dari K/L dan Mandiri untuk listrik desa ini, tapi tidak sustain dan apa yang terjadi setelah ada peresmian jadi gelap lagi," jelasnya.

Oleh karena itu, Pemerintah menargetkan, dengan sinergi antara PLN dan kementerian terkait, program elektrifikasi desa dapat lebih berkelanjutan dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang selama ini belum menikmati hak dasar berupa akses energi listrik.

RUPTL 2025–2034 menargetkan penambahan kapasitas pembangkit sebesar 69,5 GW, dengan 76 persen berasal dari Energi Baru Terbarukan (EBT). Porsi ini mencakup pembangkit tenaga surya (17,1 GW), air (11,7 GW), angin (7,2 GW), panas bumi (5,2 GW), bioenergi (0,9 GW), dan nuklir (0,5 GW). Selain itu, pengembangan sistem penyimpanan energi seperti battery storage dan pumped storage juga dialokasikan sebesar 10,3 GW.

Total kebutuhan investasi mencapai Rp2.967,4 triliun, didorong oleh skema Independent Power Producer (IPP) sebesar 73 persen dan sisanya oleh PLN Group. RUPTL juga diproyeksikan menyerap lebih dari 1,7 juta tenaga kerja baru, dengan 91 persen di antaranya berasal dari sektor pembangkitan berbasis EBT.

Rencana ini turut mendukung pemerataan akses listrik melalui Program Listrik Desa (Lisdes) yang akan menjangkau 5.758 desa, menambah kapasitas 394 MW, dan melistriki lebih dari 780 ribu rumah tangga.