Ekonom Sebut Ekonomi Indonesia Masih Tumbuh, Tapi Waspada Risiko Fiskal

Liputan6.com, Jakarta - Ekonom Prasasti Center Piter Abdullah menilai perekonomian Indonesia masih berada dalam kondisi baik meski dibayangi sejumlah risiko. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi nasional masih positif, namun pemerintah perlu mewaspadai tekanan pada sektor fiskal dan arus modal di tengah turbulensi ekonomi global.

Hal itu disampaikan Piter dalam diskusi nasional bertajuk Menguji Ketahanan Ekonomi Indonesia di Tengah Turbulensi Global: Tahan Banting atau Rentan? yang digelar Forum Masyarakat Indonesia Emas (Formas) bersama Universitas Tarumanagara (Untar), Jumat (17/7/2026).

"Saya ingin mengatakan perekonomian Indonesia masih, dengan tanda kutip, baik-baik saja. Terlepas dari perdebatan angka, kita sepakat ekonomi Indonesia pada kuartal pertama dan kedua masih tumbuh positif," ujar Piter.

Menurut dia, laju pertumbuhan ekonomi diperkirakan berada di kisaran 5 persen, baik sedikit di bawah maupun di atas angka tersebut. Namun, ia menegaskan kata "masih" menjadi penekanan karena terdapat sejumlah persoalan yang harus segera diantisipasi.

Salah satu risiko yang disoroti adalah kondisi neraca pembayaran, khususnya pada neraca modal dan finansial yang kini mengalami defisit.

Padahal, kata Piter, selama ini defisit transaksi berjalan biasanya ditutup oleh surplus pada neraca modal dan keuangan melalui masuknya arus investasi. Kondisi saat ini justru menunjukkan aliran modal keluar akibat meningkatnya persepsi risiko.

"Kalau sekarang yang mengalami defisit justru neraca modal dan finansial, artinya aliran modal keluar. Kenapa modal keluar? Itu disebabkan oleh faktor risiko," jelasnya.

Selain itu, Piter juga menyoroti kondisi fiskal yang perlu mendapat perhatian serius. Menurut dia, lebih dari sepertiga anggaran dalam APBN digunakan untuk membayar bunga dan cicilan pokok utang sehingga ruang fiskal pemerintah menjadi semakin terbatas.

"Kalau diibaratkan rumah tangga, lebih dari sepertiga penghasilan hanya untuk membayar cicilan. Artinya, ruang belanja untuk program-program pembangunan menjadi berkurang," katanya.

Piter menilai tantangan terbesar Indonesia bukan semata-mata berasal dari gejolak ekonomi global, melainkan bagaimana pemerintah mengelola perekonomian domestik.

"Nah, kalau dikaitkan dengan pertanyaan apakah kita rentan atau kuat menghadapi turbulensi global, saya ingin mengatakan kita tidak perlu terlalu mengkhawatirkan kondisi global. Yang harus kita pikirkan adalah bagaimana kita mengelola perekonomian kita sendiri," ujarnya.

Menurut Piter, arah kebijakan pemerintah, pengelolaan risiko, dan pelaksanaan program pembangunan akan menentukan kemampuan Indonesia menghadapi berbagai tantangan ekonomi ke depan.

"Kalau itu dikelola dengan baik, saya kira kita mampu melewati berbagai turbulensi global," ucapnya.

Sementara itu, Managing Director Political Economy and Policy Studies Anthony Budiawan mengingatkan bahwa belum munculnya krisis secara terbuka bukan berarti kondisi ekonomi sepenuhnya aman.

"Bisa saja sekarang sebenarnya sudah krisis, tetapi belum memunculkan persoalan yang serius," kata Anthony.

Ia mencontohkan tekanan pada APBN, salah satunya melalui berkurangnya transfer dana ke daerah. Selain itu, defisit eksternal dinilai belum menjadi ancaman selama arus modal asing masih terus masuk ke Indonesia.

"Selama masih ada uang masuk, defisit belum menjadi masalah," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai Presiden Prabowo Subianto membawa pendekatan berbeda dibanding presiden-presiden sebelumnya karena tidak hanya mengubah kebijakan, tetapi juga arah pembangunan ekonomi.

"Biasanya presiden baru mengubah kebijakan. Tetapi Pak Prabowo bukan cuma mengubah policy, tetapi juga ekonominya," kata Wijayanto.

Menurut dia, Prabowo menerapkan konsep ekonomi Pancasila yang menggabungkan keunggulan sistem kapitalisme dan sosialisme sehingga mampu mendorong pemerataan, efisiensi, dan pertumbuhan ekonomi secara bersamaan.

Meski demikian, Wijayanto mengingatkan pemerintah perlu menghindari kebijakan populis yang berpotensi mendistorsi pasar, mengganggu iklim usaha, dan memperburuk kondisi fiskal.

"Dunia usaha juga perlu menyiapkan strategi baru untuk bertahan menghadapi dinamika ekonomi yang diperkirakan akan berlangsung cukup panjang," pungkasnya.