Ekonom: 6 Program Insentif Pemerintah Harus Transparan

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah berencana kembali menggulirkan enam program insentif guna menjaga pertumbuhan ekonomi pada Triwulan II (Q2) tahun 2025 tetap berada di kisaran 5 persen.

Program ini dirancang untuk memanfaatkan momentum liburan sekolah pada bulan Juni–Juli 2025, dengan tujuan utama menjaga daya beli masyarakat serta meningkatkan konsumsi domestik melalui berbagai stimulus ekonomi.

Namun, rencana ini menuai catatan kritis dari kalangan akademisi dan pengamat kebijakan publik. Salah satunya datang dari Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, yang menilai bahwa kebijakan fiskal tidak seharusnya dilakukan secara tergesa-gesa tanpa perencanaan yang matang.

"Kebijakan fiskal bukanlah arena eksperimen dadakan. Ia membutuhkan ketelitian layaknya ahli bedah, bukan kecerobohan tukang tambal ban," kata Achmad kepada Liputan6.com, Rabu (28/5/2025).

Pentingnya Kajian

Ia menekankan bahwa pemberian stimulus ekonomi tanpa kajian yang komprehensif merupakan bentuk pengkhianatan terhadap konstitusi, terutama Pasal 23 UUD 1945 yang mengamanatkan pengelolaan keuangan negara secara hati-hati dan bertanggung jawab.

"Stimulus tanpa kajian adalah pengkhianatan terhadap konstitusi, khususnya Pasal 23 UUD 1945 yang mewajibkan pengelolaan anggaran secara prudent," ujarnya.

"Jika pemerintah bersikeras pada jalur ini, kita tak hanya mempertaruhkan stabilitas makroekonomi, tetapi juga mengubur masa depan generasi mendatang di bawah gunung utang yang tak bertuan," tambahnya.

Achmad menyampaikan empat rekomendasi strategis yang menurutnya harus segera dilakukan pemerintah sebelum menjalankan program stimulus.

Pertama, Pemerintah diminta segera merilis perincian biaya dari enam program stimulus yang direncanakan, termasuk sumber pendanaannya. Transparansi ini penting untuk memperkuat akuntabilitas dan membangun kepercayaan publik.

Kedua, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program-program lain seperti MBG (Makmur Berkelanjutan), pembangunan 3 juta rumah, Koperasi Merah Putih, dan medical check-up massal perlu dilakukan untuk menghindari tumpang tindih anggaran dan mengoptimalkan efek sinergi.

Ketiga, Pemerintah dinilai perlu membuka ruang partisipasi publik dalam menghitung dampak berganda (multiplier effect) dari stimulus, serta merancang proyeksi beban fiskal jangka menengah secara transparan.

Rekomendasi keempat, Pemerintah diminta untuk membangun mekanisme konsultasi publik yang inklusif. Menurutnya demokrasi tidak boleh menjadi slogan kosong, melainkan praktik nyata menyerap suara rakyat, terutama kelompok marginal.

"Hanya dengan pendekatan semacam ini, kita bisa mewujudkan stimulus yang tidak hanya “panas di atas kertas” tetapi benar-benar menyalakan mesin pertumbuhan yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan sesuai semangat demokrasi, pluralisme, dan kemanusiaan" pungkasnya.