Ini Senjata Indonesia Hadapi Kebijakan Tarif Trump

Liputan6.com, Jakarta Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri menekankan pentingnya memperkuat sistem logistik Indonesia agar lebih adaptif dalam menghadapi berbagai tantangan global seperti tarif impor Donald Trump

Menurut Wamendag Roro, logistik menjadi elemen kunci dalam mendukung ekspor nasional, terutama saat Indonesia berupaya memperluas pasar ekspor sebagai respons terhadap kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat.

“Kita tidak bisa menghindari tantangan global seperti arus proteksionisme, tapi Indonesia dapat mengatur arah strategi agar kondisi ini justru dapat menjadikan ekonomi Indonesia kian tangguh. Salah satu yang krusial dilakukan adalah penguatan sistem logistik agar lebih bersaing dan adaptif,” tegas Wamendag Roro dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (27/4/2025).

Sistem Logistik yang Efisien untuk Diversifikasi Ekspor

Wamendag Roro menambahkan sistem logistik yang kuat sangat penting untuk mendukung ekspansi ekspor ke pasar nontradisional. Hingga saat ini, Indonesia telah memiliki 21 perjanjian dagang dengan berbagai negara dan masih merundingkan 16 perjanjian lainnya, termasuk dengan Kanada, Iran, Peru, Uni Eropa, serta aksesi ke CPTPP dan BRICS+ (Brazil, Rusia, India, China, Afrika Selatan, dan negara mitra lainnya).

Dalam mendukung upaya ini, Wamendag Roro menekankan pentingnya transformasi digital dalam sistem logistik nasional.

“Pemerintah menargetkan integrasi sistem e-logistics yang lebih andal, seperti konektivitas data antarpelabuhan. Untuk mewujudkannya dibutuhkan kolaborasi antara instansi pemerintah terkait, badan usaha pelabuhan, dan pelaku industri logistik. Forwarder nasional juga harus dibekali dengan infrastruktur digital yang mumpuni agar mampu bersaing secara global,” lanjut Wamendag Roro.

Lebih jauh, Wamendag Roro mendorong agar strategi diplomasi perdagangan juga mencakup aspek logistik. Ia menjelaskan, negosiasi perdagangan modern bukan hanya soal tarif, tetapi juga mencakup kelancaran logistik lintas negara, termasuk proses kepabeanan, inspeksi karantina, dan pengakuan dokumen digital.

“Indonesia akan mendorong kerja sama teknis dan harmonisasi standar logistik dengan negara mitra, sebagai bagian dari agenda diplomasi perdagangan aktif,” ujanya.

Dalam jangka panjang, pemerintah menargetkan penurunan rasio biaya logistik terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dari 14,29% menjadi 8% pada tahun 2045. Salah satu indikator penting adalah mempercepat waktu sandar kapal di pelabuhan (port stay) untuk mempercepat proses bongkar muat dan meningkatkan efisiensi operasional kapal.

Di akhir sambutannya, Wamendag Roro mengajak seluruh pelaku logistik, khususnya anggota ALFI, untuk memanfaatkan tantangan global ini sebagai peluang memperkuat sistem logistik nasional.

"Kemendag senantiasa terbuka merangkul berbagai pihak, dan asosiasi salah satu menjadi mitra strategis kami dalam menghadapi ragam tantangan global. Penerapan asas gotong royong adalah kunci mengubah tekanan menjadi momentum pembaruan,” tutup Wamendag Roro.