India Pede Jadi Negara Ekonomi Terbesar ke-3 Dunia, PDB Diproyeksi USD 5 Triliun

Liputan6.com, Jakarta India optimis akan menjadi negara ekonomi terbesar ketiga di dunia pada tahun 2027 mendatang, dengan produk domestik bruto sebesar USD 5 triliun.

Proyeksi tersebut muncul menjelang anggaran sementara yang akan dirilis akhir pekan ini.

Dalam sebuah laporan yang dirilis pada Senin (29/1), Kementerian Keuangan India mengatakan perekonomian negaranya siap untuk tumbuh sebesar atau di atas 7 persen pada tahun fiskal 2024.

Sebagai informasi, ahun fiskal India dimulai pada tanggal 1 April dan berakhir pada tanggal 31 Maret 2025 mendatang.

Jika target tersebut tercapai pada tahun ini, maka India akan mengalami pertumbuhan PDB sebesar 7 persen selama tiga tahun berturut-turut.

PDB India sendiri saat ini mencapai Ausd 3,7 triliun.

Kepala penasihat ekonomi India, V Anantha Nageswaran, mengatakan tujuan pemerintah adalah menjadi negara maju pada tahun 2047.

“Ketangguhan permintaan domestik, yaitu konsumsi swasta dan investasi, berasal dari reformasi dan langkah-langkah yang diterapkan pemerintah selama sepuluh tahun terakhir,” kata Nageswaran dalam laporan tersebut, dikutip dari CNBC International, Selasa (30/1/2024).

Investasi

Dia mengatakan investasi pada infrastruktur fisik dan digital membantu meningkatkan sisi pasokan dan manufaktur.

“Akibatnya, pertumbuhan PDB riil kemungkinan akan mendekati 7 persen pada tahun fiskal 2025,” tambahnya.

Menurut Goldman Sachs, India siap menjadi negara dengan perekonomian terbesar kedua di dunia pada tahun 2075, tidak hanya melampaui Jepang dan Jerman, namun juga Amerika Serikat.

Saat ini, India merupakan negara ekonomi terbesar dunia nomor 5, setelah AS, Tiongkok, Jepang, dan Jerman.

2 dari 3 halaman

Top, Inflasi 2023 Indonesia Kalahkan Rusia dan AS

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia — Dari sisi domestik, aktivitas konsumsi diperkirakan akan menguat pada 2024. Hal itu sejalan dengan terjaganya daya beli masyarakat, inflasi yang terkendali, dan meningkatnya penciptaan lapangan kerja. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Indonesia menjadi salah satu negara dengan inflasi rendah pada 2023 jika dibandingkan dengan sejumlah negara lain.

"Kita lihat dibandingkan dengan negara lain kita menjadi salah satu dari negara dengan inflasi rendah, yang di bawah kita hanya Jepang yang angkanya mirip dengan kita kemudian Saudi, Italia dan China," kata Menteri Airlangga dikutip dari Antara, Selasa (30/1/2024).Hal tersebut disampaikan Menko Airlangga dalam konferensi pers hasil High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Desember 2023 tercatat rendah sebesar 0,41 persen month to month (mtm) sehingga inflasi IHK 2023 menjadi 2,61 persen secara tahunan atau year on year (yoy). Sementara dibandingkan dengan negara G20 lain, Indonesia lebih baik dari Argentina, Turki, Rusia, India bahkan Amerika Serikat.

Capaian inflasi Indonesia

Capaian inflasi Indonesia di tahun 2023 yang besarnya 2,61 persen itu terjaga di dalam kisaran sasaran tiga plus minus satu persen. Menko Airlangga menuturkan pencapaian inflasi Indonesia 2023 tersebut merupakan kerja sama seluruh pihak terkait, termasuk di dalamnya pemerintah pusat dan daerah, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik serta kementerian/lembaga lain.

"Tentu kerja sama yang baik antara pusat, pemerintah daerah Bank Indonesia dan TPID-TPID (Tim Pengendali Inflasi Daerah) ini menjadi contoh kerja sama yang solid," ujarnya.

Inflasi 2023 menurun dibandingkan realisasi tahun 2022 yang tercatat di level 5,51 persen. Menko menuturkan di luar periode terdampak pandemi (2020-2021), realisasi inflasi tahun ini merupakan yang terendah sejak tahun 2000.

Beberapa negara yang masih mengalami inflasi di atas sasaran target di antaranya Eropa (2,4 persen), Jepang (2,8 persen), Amerika Serikat (3,1 persen), Korea Selatan (3,2 persen), Jerman (3,2 persen), Inggris (3,9 persen), Rusia (7,5 persen), Turki (62,0 persen), dan Argentina (160,9 persen).

3 dari 3 halaman

Targetkan Inflasi 2,5%, Menko Airlangga Punya Strategi Apa?

Pemerintah akan menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) kepada 18,8 juta penduduk miskin senilai Rp 200.00 per bulan, yang akan diberikan selama tiga bulan hingga Maret 2024. Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam konferensi pers Hasil High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP), di kantor Kementerian Perekonomian, Jakarta, Senin (29/1/2024).

Pemerintah menargetkan inflasi turun ke kisaran 2,5 plus minus 1 persen pada tahun 2024, dari sebelumnya di kisaran 3 plus minus 1 persen pada 2023.

Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam konferensi pers Hasil High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP), di kantor Kementerian Perekonomian, Jakarta, Senin (29/1/2024).

"HLM TPIP menyepakati beberapa langkah strategis dan konsisten untuk menjaga inflasi untuk di tahun 2024 ini di target angka 2,5 plus minus 1 persen," kata Airlangga Hartarto.

Untuk mencapai target tersebut, TPIP telah menyiapkan beberapa langkah strategis. Langkah pertama, menyiapkan kebijakan moneter dan fiskal yang konsisten dengan upaya mendukung pengendalian inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Kedua, mengendalikan inflasi volatile food agar dapat terkendali di bawah 5 persen dengan fokus pada komoditas beras, aneka cabe, aneka bawang.

"Kemudian juga menjaga ketersediaan pasokan dengan distribusi pangan untuk mitigasi resiko jangka pendek dan juga untuk mengantisipasi pergeseran musim panen dan menjaga harga menjelang hari besar keagamaan," ujarnya.

Ketiga, memperkuat ketahanan pangan dengan mengamankan produktivitas pangan. Langkah keempat, TPIP menyediakan data yang diperlukan guna memperkuat strategi antara TPIP dan TPID.

Selain itu, TPIP juga akan melanjutkan gerakan nasional pengendalian inflasi pangan, serta komunikasi untuk menjaga ekspektasi inflasi.