45 Kasus TPPO di Jatim Terbongkar, Ini Modus Paling Banyak

Liputan6.com, Jakarta - Polisi membongkar 45 kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) sepanjang Januari hingga 10 November 2026.

Dari total pengungkapan tersebut, Polda Jatim menangani langsung 30 perkara dengan mengamankan 21 tersangka. Sementara itu, 15 perkara lainnya ditangani oleh Polres jajaran.

Direktur Reserse PPA/PPO Polda Jatim, Kombes Pol Ganis Setyaningrum, mengatakan penindakan tersebut merupakan upaya kepolisian melindungi masyarakat dari praktik perdagangan orang.

"Dari 30 perkara yang kami tangani, 11 kasus di antaranya sudah P-21 atau berkasnya dinyatakan lengkap oleh kejaksaan. Sementara 10 kasus masih dalam tahap penyidikan intensif, dan sembilan kasus lainnya dalam proses penyelidikan," ujar Ganis, Kamis (12/11/2026).

Berdasarkan pemetaan penyidik, pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara nonprosedural menjadi modus yang paling banyak ditemukan.

Rinciannya, 16 kasus PMI nonprosedural, tujuh kasus eksploitasi seksual, dua kasus eksploitasi anak, dan dua kasus dengan modus lainnya.

Pengungkapan kasus TPPO juga meningkat dalam kurun waktu satu bulan terakhir. Sejak Oktober hingga 10 November 2026, Polda Jatim bersama Polres jajaran berhasil mengungkap 16 perkara baru.

Dari jumlah tersebut, Polda Jatim menangani sembilan laporan polisi. Rinciannya, empat laporan TPPO ke luar negeri dengan sembilan tersangka dan lima laporan TPPO di dalam negeri dengan enam tersangka.

Sementara itu, Polres jajaran menangani tujuh laporan. Terdiri dari satu laporan TPPO ke luar negeri dengan satu tersangka dan enam laporan TPPO di dalam negeri dengan enam tersangka.

Kombes Ganis menegaskan komitmen Polda Jatim untuk memberantas sindikat TPPO hingga ke akar-akarnya.

Upaya pencegahan dan penindakan juga dilakukan melalui penguatan koordinasi lintas instansi. Sejumlah pihak yang dilibatkan antara lain Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Juanda Surabaya, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jawa Timur, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, serta Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Jawa Timur.