Waspada, Krisis Beras Global Mengancam Imbas Larangan Ekspor oleh India

[Bintang] Beras Plastik China Mengincar Indonesia — Ilustrasi Pedagang Beras (Via: rmol.com)

Liputan6.com, Jakarta Pengamat industri mulai menyuarakan isu kekurangan pasokan beras yang signifikan dalam 20 tahun terakhir.

Mereka menyoroti larangan ekspor beras oleh India yang cukup menimbulkan dampak besar pada pasar beras global.

"Satu-satunya kekurangan yang ada saat ini adalah beras India yang polos, putih, yang dikirim ke banyak negara di Afrika dan Asia Tenggara," kata Wakil PresidenUrusan Kebijakan dan Pemerintahan USA Rice Federation, Peter Bachmann, dikutip dari CNBC International pada Rabu (8/11/2023).

"Dan ketika mereka menerapkan larangan, hal itu memberikan dampak yang paling berat dan pertama bagi negara-negara berkembang," ujarnya.

Seperti diketahui, pada bulan Juli 2023, India melarang ekspor beras putih polos dan berbiji panjang.

Adapun Wakil presiden operasi dan strategi di ClimateAI, Will Fletter mengatakan bahwa "India merupakan salah satu negara yang mengalami kerawanan pangan secara signifikan, sehingga terdapat keinginan yang dapat dimengerti untuk memastikan ketersediaan makanan pokok seperti beras di dalam negeri".

"Tetapi ada konsekuensinya," tambah dia.

Ekspor beras India menguasai 40 persen pasar beras global, sehingga larangan ekspor akan dengan cepat mempengaruhi harga global.

Harga beras melonjak 15 persen hingga 20 persenzc mencapai titik tertinggi dalam hampir 12 tahun, menurut Institut Penelitian Kebijakan Pangan Internasional.

Fluktuasi Harga Beras Sampai ke Amerika

Tak hanya di Asia, para petani beras di Amerika Serikat juga menghadapi fluktuasi harga beras yang serupa. "Petani kami, mereka akan bekerja dengan petani padi mana pun. Tetapi, mereka tidak dapat bersaing dengan pemerintah asing," ucap Michael Klein, wakil presiden komunikasi dan promosi domestik di USA Rice.

2 dari 3 halaman

Pemerintah akan Bebaskan Bea Masuk Impor Beras, Ini Alasannya

Direktur Utama Perum BULOG Budi Waseso dalam proses pembongkaran kapal beras impor yang baru sandar di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara pada kamis (12/10/2023). (Ayu/Merdeka.com)

Pemerintah akan membebaskan bea masuk impor beras dan melanjutkan pemberian bantuan sosial pangan bagi masyarakat.

Pemerintah melakukan antisipasi dalam menghadapi kondisi global yang masih penuh tantangan dan prediksi El Nino yang masih harus terus diwaspadai hingga periode Februari 2024, yang bisa berdampak terhadap ekonomi domestik.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan jika selain menjaga stabilitas harga di pasaran, penting juga bagi Pemerintah untuk terus menjaga konsumsi Masyarakat, yang tentunya memiliki kontribusi terbesar dalam PDB.

Menindaklanjuti hal tersebut, Pemerintah melakukan Rapat Internal terkait Penyaluran Bantuan Pangan di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (6/11/2023).

Pemerintah memastikan terus berupaya menjaga daya beli masyarakat, yang dilakukan melalui penambahan bantuan sosial dan memastikan penyalurannya tepat sasaran. Selain itu, penanganan stunting juga menjadi salah satu fokus untuk segera dilaksanakan.

"Tadi disampaikan bahwa saat sekarang kondisi Bulog per 2 november 2023 stoknya 1.442.945 ton. Dan penyaluran bantuan pangan di bulan September itu 94,95% dan di bulan Oktober 94,89%, November di 18,45%, dan kita masih ada di bulan Desember," ujar dia.

Dalam rapat internal tersebut, disampaikan terdapat kebutuhan tambahan anggaran dari Bulog, yaitu untuk tahap pertama butuh biaya sekitar Rp 7,9 triliun, tahap kedua Rp 8,4 triliun, dan ada tambahan terkait dengan untuk distribusi dan lainnya sebesar Rp2,8 triliun, sehingga totalnya sejumlah Rp 19,1 triliun.

Selain perlu dilakukan percepatan pembayaran tagihan Bulog oleh Kementerian Keuangan, rapat juga membahas usulan terkait dengan insentif yang bisa diberikan Pemerintah, terutama untuk pembebasan bea masuk beras.

"Kita ketahui bersama bahwa pembebasan bea masuk dengan tarif spesifik Rp450/kg. Ini kita lakukan insentif berupa Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP). Nanti badan pangan akan menyiapkan itu untuk BMDTP, yang nanti akan diberikan oleh Kementerian Keuangan," jelas Menko Airlangga.

3 dari 3 halaman

Bertemu Dubes India, Mendag Pastikan Indonesia Dapat Pasokan Beras 1 Juta Ton

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan bertemu dengan dengan Dubes India untuk Indonesia Sandeep Chakravorty di Kantor Kementerian Perdagangan, Senin (6/11/2023). (Elza/Liputan6.com)

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan bertemu dengan dengan Duta Besar (Dubes) India untuk Indonesia H.E Mr. Sandeep Chakravorty. Salah satu agenda pertemuan ini adaah membahas rencana Indonesia impor beras dari India.

"Akhir kesepakatan Indisa akan membantu kita. Memang sudah 1 juta ton tapi paling kurang 200 ribu ton dulu," kata Zulkifli Hasan, Senin (6/11/2023).

Kepada Sandeep Chakravorty, mendag mengatakan bahwa ia sebelumnya telah berbicara dengan Menteri Perdagangan dan Industri Shri Piyush Goyal terkait rencana impor beras tersebut saat bertemu di Osaka, Jepang dalam rangka Pertemuan G7.

Dalam pertemuan tersebut Shri Piyush Goyal sudah berjanji akan mengirimkan 1 juta ton beras ke Indonesia. "Saya ketemu Piyush kemarin di Jepang (Osaka), akan dikasih (beras). Saya minta sejuta (ton)," ujar dia.

Di sisi lain Zulkifli Hasan menjelaskan mengenai antrian bongkar muat di pelabuhan yang sudah penuh hingga Desember 2023. Oleh karena itu, impor beras dan bongkar muat paling cepat akan masuk pada Januari 2024.

Hal ini tidak akan mengganggu stok beras nasional karena dipastikan sudah mencukupi hingga kedatangan impor dari dari India tersebut.

"Ya memang karena kita ada kesulitan bongkar 2 penuh sampai Desember. Oleh karena itu, kemungkinan Januari," ungkapnya.

Untuk informasi, Mendag didampingi oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Perundingan Perdagangan Internasional Djatmiko Bris Wijtaksono, dan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Budi Santoso.

Sedangkan Dubes Sandeep didampingi oleh Commercial Representative Malvika Priyadarshini.