Jokowi Diminta Turun Tangan Atasi Sengketa Hotel Sultan

Sedangkan pada 15 Agustus 1989, terbit Surat Keputusan Nomor 169 sebagai Dasar Penerbitan Sertipikat HPL 1/Gelora yang kemudian diterbitkan pada 19 Agustus 1989.

Selanjutnya, pada 2010 terbit juga Keputusan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 160/KM.6/2010 yang menetapkan status penggunaan HPL 1/Gelora sebagai Barang Milik Negara pada Sekretariat Negara.

Hamdan menilai, negara tidak bisa serta merta menerbitkan Hak Pengelolaan (HPL) di atas HGB yang sudah lebih dahulu diberikan kepada Indobuoildco. Jika demikian, secara hukum pemegang HPL harus menyelesaikan segara hak orang lain diatasnya, dalam hal ini Indobuoildco sebagai pemegang HGB.

"Saya sangat berharap kepada Presiden. Saya berharap Presiden sangat bijak lah. Saya berharap Presiden bisa ikut turun tangan untuk menyelesaikan masalah ini," kata Hamdan.

Sementara di sisi lain, Kuasa Hukum PPKGBK Chandra Hamzah menjelaskan, dalam penerbitan SK Nomor 169 sebagai dasar Penerbitan Sertifikat HPL 1/Gelora, dikatakan dalam diktum ke enam bahwa tanah-tanah Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai yang haknya belum berakhir sebagaimana diuraikan dalam daftar lampiran keputusan ini (HGB Hotel Sultan) baru akan termasuk dalam Hak Pengelolaan pada saat berakhirnya Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai rersebut.

Sehingga, ketika HGB Hotel Sultan yang sudah berakhir pada Bukan Maret dan April lalu, maka otomatis bakal kembali ke HPL yang dikuasai oleh Kementerian Sekretaris Negara Cq PPKGBK.

"Sehubungan dengan apa yang lakukan ini dalam rangka mengingatkan PT Indobuildco bahwa tanah ini barang milik negara, izinnya sudah berakhir bulan Maret dan April 2023, tolonglah dikosongkan," jelas Chandra.