Sukses

Komisaris Utama Pertamina Ahok: Tak Pernah Ada Pembicaraan Pertamax Green Gantikan Pertalite

Pertamina mengkaji untuk meningkatkan kadar oktan Pertalite selaku BBM subsidi RON 90 menjadi RON 92. Itu dilakukan dengan mencampur Pertalite dengan etanol 7 persen sehingga menjadi Pertamax Green 92.

Liputan6.com, Jakarta - Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama buka suara soal rencana Pertamina di 2024 yang ingin meluncurkan produk BBM jenis Pertamax Green 92, campuran Pertalite (RON 90) dengan etanol 7 persen.

Pria yang juga dikenal dengan sapaan Ahok ini menyangkal isu bahwa Pertamax Green akan menggantikan Pertalite.

"Tidak pernah ada pembicaraan Pertamax Green menggantikan Pertalite. Saya kira kalian salah kutip pernyataan Bu Dirut," kata Ahok kepada Liputan6.com, Kamis (31/8/2023).

Hanya saja, Ahok belum mau menjelaskan lebih lanjut bagaimana posisi Pertalite dan Pertamax Green 92 tahun depan. "Itu bisa nanya ke Dirut," ujarnya singkat.

Sebelumnya, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati menyampaikan, pihaknya masih mengkaji untuk meningkatkan kadar oktan Pertalite selaku BBM subsidi RON 90 menjadi RON 92. Itu dilakukan dengan mencampur Pertalite dengan etanol 7 persen sehingga menjadi Pertamax Green 92.

Namun, Nicke bilang kajian yang dinamakan program Langit Biru Tahap 2 tersebut masih dilakukan secara internal dan belum diputuskan.

"Program tersebut merupakan hasil kajian internal Pertamina. Belum ada keputusan apapun dari pemerintah. Tentu ini akan kami usulkan dan akan kami bahas lebih lanjut," ungkap Nicke di hadapan Komisi VII DPR RI, Rabu (30/8/2023) kemarin.

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 3 halaman

Harga Diserahkan ke Pasar

Pertamax Green 92 nantinya akan masuk dalam barang subsidi jenis BBM khusus penugasan (JBKP) menggantikan Pertalite. Sehingga harganya akan diatur oleh pemerintah, di luar fluktuasi harga minyak mentah dunia.

"Pertamax Green 92 harganya pun tentu ini adalah regulated. Tidak mungkin yang namanya JBKP harganya diserahkan ke pasar karena ada mekanisme subsidi atau kompensasi di dalamnya," tegas Nicke.

Adapun kabar posisi Pertalite sebagai BBM subsidi akan digantikan oleh Pertamax sebelumnya telah diutarakan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dadan Kusdiana.

Dadan mengatakan, rencana pembatasan BBM Pertalite masih di tingkat pembahasan internal. Pasalnya, keputusan itu perlu mempertimbangkan sisi teknis maupun ekonomi.

"Kita lagi bahas, lagi lihat secara teknis maupun secara regulasi dan secara keekonomian, karena kan berbeda. Tapi kami masih bahas di internal," ujar Dadan di Bali, Kamis (24/8/2023) lalu.

Pembahasan internal itu pun termasuk rencana mengalokasikan anggaran subsidi untuk Pertamax. "Itu termasuk yang sedang dibahas," imbuh Dadan.

 

3 dari 3 halaman

Polusi Udara

Dadan menyebut, pembahasan ini digelar lantaran bahan bakar dengan tingkat oktan rendah semisal Pertalite punya peluang lebih besar untuk menyumbang polusi udara.

Di sisi lain, semakin tinggi nilai oktan atau research octane number (RON) yang terkandung di dalamnya, maka pembuangan emisinya akan lebih sedikit.

"Kan secara teknis makin tinggi angka oktan, pembakarannya makin bagus. Kalau pembakaran makin bagus, emisinya akan semakin sedikit. Jadi kita lagi lihat juga, apakah bisa dilakukan upaya untuk peningkatan angka oktan untuk bahan bakar," tuturnya.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.