Angka Backlog Perumahan Melonjak Jadi 12,1 Juta, Pemerintah Harus Apa?

Peningkatan KPR Bersubsidi — Kementerian PUPR menyebutkan angka backlog perumahan atau kesenjangan kepemilikan perumahan rakyat masih sebesar 12,1 juta. (merdeka.com/Arie Basuki)

Liputan6.com, Jakarta Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Diana Kusumastuti mengatakan, backlog perumahan atau kesenjangan kepemilikan perumahan rakyat masih sebesar 12,1 juta.

Artinya, kebutuhan akan kepemilikan perumahan rakyat masih besar di Indonesia.

"Backlog kepemilikan rumah yang masih cukup besar ini diperkirakan 12,1 juta rumah tangga. Jadi, masih banyak yang harus kita kejar. Masih banyak tugas kita bersama, bukan hanya tugas Pemerintah," kata Diana dalam Diskusi Indonesia Housing Forum 2023, di FKUI, Jakarta, Rabu (30/8/2023).

Masih tingginya backlog kepemilikan rumah tersebut membuat banyak masyarakat Indonesia yang belum mampu menghuni rumah yang layak.

Diana menyampaikan, berdasarkan data BPS mencatat ditahun 2022 baru 60,66 persen rumah tangga di Indonesia yang menempati rumah yang layak.

"Hingga saat ini masih ada masyarakat Indonesia yang belum menghuni rumah yang layak," ujarnya.

Kriteria Rumah Layak Huni

Adapun kriteria rumah layak huni menurut Sustainable Development Goals (SDGs) ada empat. Pertama, ketahanan bangunan.

Kedua, kecukupan luasannya per kapita. Kriteria ketiga yakni akses air minum yang layak. Keempat, yakni terdapat akses sanitasi yang layak.

"Ini semuanya harus terpenuhi. Hal ini menunjukkan bahwa akses terhadap rumah layak masih belum bisa dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama masyarakat yang berpenghasilan rendah," pungkasnya.

2 dari 3 halaman

Kementerian PUPR: Jangan Politisasi Data Backlog Rumah!

Indonesia Properti Expo 2019 — Seorang pria melintasi iklan penawaran rumah dalam Indonesia Property Expo (IPEX) 2019 di JCC, Sabtu (2/2). Ada 167 pengembang terlibat dalam IPEX ini yang terdiri dari 116 pengembang KPR non subsidi dan 51 pengembang subsidi. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) khawatir data backlog kepemilikan rumah dijadikan bahan oknum tertentu di tahun politik. Untuk itu, Kementerian PUPR data mengenai orang yang belum memiliki rumah itu tidak dipolitisasi.

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto mencatat, di tahun politik kerap ada data yang 'digoreng' dengan tujuan tertentu.

"Kita mengantisipasi, kadang pengalaman-pengalaman tahun politik itu suka data ini digoreng untuk berbagai kepentingan," kata dia di Kementerian PUPR, Jumat (25/8/2023).

Kekhawatiran ini juga berdasar pada keraguan Iwan soal validitas data yang menyebut ada 12,7 juta orang yang belum memiliki rumah. Dia menduga kalau angka backlog tidak sebesar itu.

"Sementara kita pegang masih 12,7 (juta). Cuma begini, ini saya, kami di (Ditjen) Perumahan, kami tak ingin data ini hanya bersifat politis. Kalau 12,7 (juta) saya juga ingin tau itu by name by adress nya dimana kepemilikannya," jelasnya.

Untuk memastikan data tersebut valid, dia meminta jajarannya untuk mengkonsolidasikan data dari berbagai lembaga. Sebut saja salah satunya data daei Badan Pusat Statistik.

"Karena Saya khawatir sekali, ini saya minta kawan-kawan merapatkan sumber data dari BPS misalnya, ini yang kami jngin pastikan, karena saya khawatir ini jadi konsumsi yang untuk kepentingan tertentu yang pada saatnya tak bisa dipertanggungjawabkan," urai Iwan.

3 dari 3 halaman

ANgka Backlog Permahan

Diberitakan sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat ada 12,7 juta orang di Indonesia yang tak memiliki rumah per 2021 lalu. Angka backlog ini dinilai perlu dikejar seiring dengan cita-cita Indonesia menjadi negara maju.

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna menjelaskan ada tantangan penyediaan rumah mengingat adanya tambahan keluarga baru setiap tahun. Dia mencatat ada 740 ribu orang tiap tahun yang diprediksi tak memiliki rumah.

"Lalu bagaimana kalau kita mau 2045 habis (angka backlog)? tentu mau gak mau jumlahnya harus kita tingkatkan. itungan kasarnya itu (bangun rumah) 1,5 juta setiap tahun," katanya di Kementerian PUPR, Jumat (21/7/2023).