Sukses

WFH Bukan Solusi Atasi Polusi Udara, Pengusaha: Tak Semua Bisa Kerja dari Rumah

Persoalan polusi udara di wilayah Jakarta yang kian memburuk juga tidak semata disebabkan oleh peningkatkan mobilitas kendaraan. Melainkan masih banyaknya penggunaan pembangkit yang tidak ramah lingkungan oleh berbagai sektor industri.

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Provinsi memberlakukan kerja dari rumah atau work from home (WFH) Jakarta untuk 50 persen ASN mulai Senin 21 Agustus 2023. Seperti diketahui kualitas udara di jakarta sangat buruk dan Jakarta adalah kota dengan polusi udara terburuk di dunia. 

Namun, Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani menganggap bahwa kebijakan work from home bukan solusi mengatasi polusi udara di wilayah Jakarta dan sekitarnya. 

"WFH itu kan nggak solusi dari polusi, bukan hanya WFH," kata Shinta di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jakarta Pusat, Selasa (22/8/2023).

Apalagi, lanjut Shinta, tidak semua pekerjaan bisa dilakukan dari rumah. Semisal buruh pabrik maupun petugas di sektor perhotelan yang bersinggungan langsung dengan manusia.

"Bagi kami, tidak semua jenis pekerjaan bisa WFH. Itu udah jelas. Kalau pabrik mana mungkin bisa WFH, hotel-hotel, house keeping enggak mungkin," bebernya.

Pun, persoalan polusi udara di wilayah Jakarta yang kian memburuk juga tidak semata disebabkan oleh peningkatkan mobilitas kendaraan. Melainkan masih banyaknya penggunaan pembangkit yang tidak ramah lingkungan oleh berbagai sektor industri.

"Kenapa kita tadi ngomong banyak dekarbonisasi karena urusan Dengan misalnya jenis pembangkit, Kita ngomong sampah, kita ngomong macem macem yang menimbulkan polusi. Jadi, bukan hanya dari satu, yaitu kendaraan," jelas Shinta.

Oleh karena itu, Apindo meminta pemerintah untuk menggunakan yang pendekatan lebih komprehensif dalam mengatasi persoalan polusi udara di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Antara lain dengan juga mempercepat transisi energi.

"Nah ini yang mungkin saya rasa tugas kita bisa mempercepat transisi energi. Karena memang energi transisi menjadi salah satu solusi untuk bisa menurunkan polusi. Jadi kita mesti lihat ada jangan pendek, menengah, dan panjang," pungkasnya.

Reporter: Sulaeman

Sumber: Merdeka.com

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 3 halaman

ASN Jakarta Mulai WFH, DKI Jadi Kota Nomor 3 dengan Kualitas Udara Paling Buruk

Pemerintah Provinsi memberlakukan kerja dari rumah atau WFH Jakarta untuk 50 persen ASN. Dampaknya pun mulai terlihat dengan turunnya peringkat Jakarta menjadi nomor 3 kota dengan kualitas udara terburuk di dunia.

Meskipun pada Selasa, (22/8/2023), udara Jakarta tetap pada kategori tidak sehat.

Data tersebut diambil berdasarkan parameter kualitas udara IQAir. Dari 110 negara, indeks kualitas udara Jakarta mencapai angka 165 US Air Quality Index (AQI US).

Data itu tercatat pada pukul 09.15 WIB pagi ini. Polutan utama berukuran PM2.5 dengan konsentrasi 83.5 µg/m³.

"Konsentrasi PM2.5 di Jakarta saat ini 16.7 kali nilai panduan kualitas udara tahunan WHO," demikian keterangan dalam laman iqair.com, dikutip Selasa (22/8/2023).

Kuwait City, Kuwait menduduki peringkat pertama kota dengan kualitas udara terburuk 170 AQI US (tidak sehat). Baghdad, Iraq ada di posisi dua dengan angka 166 AQI US.

 

3 dari 3 halaman

Pakai Masker dan Tutup Jendela

Kota dengan indeks kualitas udara tidak sehat disarankan untuk melindungi diri dari polusi. Direkomendasikan juga untuk mengenakan masker saat berada di luar ruangan, serta menyalakan pemurni udara apabila ada di dalam ruangan.

Selain itu, masyarakat di kota terpolutan juga dianjurkan menutup jendela untuk menghindari udara luar yang kotor dan minimalisir aktivitas di luar ruangan.

Sebelumnya, menanggapi buruknya kualitas udara Jakarta, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI mulai Senin, 21 Agustus 2023 telah menerapkan sistem Work From Home (WFH) bagi 50 persen Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemprov DKI Jakarta.

Selain itu, aturan ini diberlakukan guna menyambut Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Jakarta pada 5-7 September 2023. Kemacetan akibat mobilitas kendaraan diharapkan berkurang dengan kebijakan 50 persen WFH ini.

 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.