Digitalisasi Kian Gencar, Sri Mulyani Serukan Perlindungan Data UMKM di ASEAN

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengingatkan risiko yang perlu diperhatikan dalam mengelola perlindungan data bagi UMKM, di tengah meningkatnya digitalisasi.

Sri Mulyani mengakui, teknologi digital memang memberikan banyak peluang dan manfaat, tetapi juga menciptakan risiko.

Hal itu disampaikan Menkeu dalam acara High-Level Dalogue on Promoting Digital Financial Iinclusion and Literacy For MSMEs yang digelar Kementerian Keuangan pada Rabu (29/3/2023).

"Seperti yang kita semua tahu, pengumpul data besar adalah pemenangnya. Dia yang memegang data mengontrol permainan. Artinya, selain jalur yang jelas bagi UMKM, sangat penting untuk memiliki prinsip prasyarat, sehingga kerangka kerja dapat mengelola ekosistem digital yang bermanfaat, mudah diakses, terjangkau, tetapi pada saat yang sama juga mengamankan dan memberikan manfaat optimal, khususnya pada perlindungan data bagi UMKM di ASEAN," kata Sri Mulyani dalam pidatonya di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Nusa Dua, Bali pada Rabu (29/3/2023).

Menkeu memaparkan bahwa, kerangka pertama adalah bagaimana operator melibatkan sektor publik dan swasta untuk memungkinkan ekosistem ekonomi digital di negara-negara ASEAN, dan memungkinkan UMKM go digital serta akses keuangan.

"Memungkinkan UMKM untuk terhubung dengan pedagang di ASEAN, mengakses pasar baru dan modalitas bisnis baru, pasti akan meningkatkan jangkauan dan juga memungkinkan mereka untuk mempromosikan dan menjual produk di luar cara tradisional mereka," sambungnya.

Untuk mengembangkan kerangka komprehensif ini, prinsip prasyarat adalah, pertama, menyediakan infrastruktur publik digital.

Menurut Sri Mulyani, hal ini sangat penting bagi pemerintah untuk berinvestasi dalam infrastruktur digital. Mereka juga harus mempromosikan dan menerapkan infrastruktur publik digital dan mengurangi kesenjangan,

"Kedua, pusat data yang melayani penyampaian kebijakan penting dengan beragam data yang dihasilkan dari ekosistem. Harus ada pusat data atau platform khusus spesialis yang mampu menyediakan struktur serta mengelola data," beber Sri Mulyani.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyampaikan beberapa hal penting terkait isu Myanmar yang dapat dijadikan elemen keputusan pada KTT ASEAN di Phnom Penh Kamboja, Jumat (11/11/2022). Jokowi menekankan 5PC (5-point consensus) harus diterapkan agar kon...

2 dari 5 halaman

Kebijakan ASEAN

Menteri Keuangan (Menkeu ) Sri Mulyani Indrawati menyerukan inklusi keuangan bagi UMKM, sebagai salah satu agenda prioritas terpenting dalam perekonomian negara ASEAN, maupun di Indonesia.

Data tersebut dapat dimanfaatkan, distruktur, dan dikonstruksi untuk menginformasikan para pembuat kebijakan ASEAN dalam menangani dan lintas isu atau kebijakan terkait lainnya.

UMKM dapat berpartisipasi dalam hal lingkungan, sosial, atau penguatan partisipasi peran gender, juga memberikan dan mendapatkan skor kredit, menjalin kemitraan internasional, serta banyak manfaat lainnya.

Terakhir, memastikan perlindungan keamanan partisipasi UMKM dalam ekosistem digital.

Dijelaskan Sri Mulyani, hal ni akan mencakup penerapan prinsip perlindungan konsumen, memberikan standar akuntabilitas terkait pelatihan uji tuntas dan pemantauan UMKM, bergabung dengan rantai pasokan melalui platform.

"Juga yang terakhir, memastikan klausul keamanan untuk UMKM pada tingkat kesepakatan antara pelanggan dan platform dan tentunya standar keamanan perlindungan data sangat penting," jelas Menkeu.

3 dari 5 halaman

Agenda Prioritas Ekonomi ASEAN: Inklusi Keuangan dan Digitalisasi UMKM

Ilustrasi bendera negara anggota ASEAN. (Gambar oleh Thuận Tiện Nguyễn dari Pixabay )

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu ) Sri Mulyani Indrawati menyerukan inklusi keuangan bagi UMKM, sebagai salah satu agenda prioritas terpenting dalam perekonomian negara ASEAN, maupun di Indonesia.

Hal itu Menkeu sampaikan dalam acara High-Level Dalogue on Promoting Digital Financial Iinclusion and Literacy For MSMEs yang digelar Kementerian Keuangan pada Rabu (29/3).

"Bagaimana kita akan mengembangkan ekosistem digital dalam konteks pemberdayaan usaha kecil menengah dan mikro juga akan menciptakan peluang mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, mengurangi kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, dan kesetaraan," kata Sri Mulyani di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Nusa Dua, Bali pada Rabu (29/3/2023).

Mengingat latar belakang tersebut, mempromosikan inklusi dan literasi keuangan untuk UMKM di ASEAN merupakan langkah strategis dan bagian penting dari kerangka kerja ekonomi digital ASEAN.

"Mempertimbangkan pesatnya digitalisasi di bidang keuangan, percepatan ekosistem digital, pembayaran digital dan ekonomi atau platform dalam hal ini tentu akan meningkatkan inklusi keuangan," lanjut Sri Mulyani.

"Ini akan memberi UMKM akses yang lebih besar ke keuangan, serta juga meningkatkan peluang peluang ekonomi mereka untuk menjangkau pasar," sambungnya.

Digitalisasi Beri Peluang Bagi UMKMSelain itu, digitalisasi juga akan memberikan peluang kepada UMKM untuk meningkatkan skala dan kapasitas mereka. "Inovasi dan akselerasi menuju ekonomi digital dan digitalisasi sangat penting untuk pertumbuhan yang lebih produktif dan inklusif bagi usaha kecil, menengah dan mikro," tambah Menkeu.

Melalui digitalisasi juga, UMKM dapat mengakses data secara digital dan memanfaatkan platform untuk meningkatkan bisnis mereka serta menjangkau pasar yang lebih luas.

" Digitalisasi juga memungkinkan UMKM menjelajahi lebih banyak produk dan memahami persaingan, serta mengoptimalkan kekayaan mereka melalui investasi dan pembelian," pungkas Sri Mulyani.

4 dari 5 halaman

Gubernur BI Bocorkan 3 Kunci Transformasi Sistem Pembayaran ASEAN

Bendera ASEAN — Ilustrasi ASEAN. (Gunawan Kartapranata/Creative Commons)

Melalui digitalisasi, ASEAN akan memimpin jalan dan menjadi contoh bagi dunia untuk konektivitas pembayaran lintas batas untuk mendukung ekonomi, inklusi keuangan serta dalam membuat kerangka kebijakan dan pengawasannya.

Sejalan dengan itu, inklusi keuangan yang erat dengan UMKM, sebagai skala usaha mayoritas di Negara ASEAN, perlu difasilitasi melalui strategi yang inovatif.

Demikian disampaikan Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo dalam 2 High-Level Seminar (HLS), diselenggarakan BI di Bali (28/3) sebagai side events pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN.

Seminar tersebut bertajuk From ASEAN to the World: Payment System in Digital Era dan Innovative Strategy to Further Enhance Financial Inclusion, yang merupakan pembahasan tematik berkaitan dengan 3 Priorities Economic Deliverables (PEDs) Keketuaan ASEAN Indonesia.

Seminar dihadiri para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara ASEAN beserta seluruh delegasi, akademisi, pelaku usaha sektor keuangan, dan para asosiasi bisnis.

Dalam sambutannya di HLS seputar sistem pembayaran, Gubernur Perry menggarisbawahi pentingnya kerangka integrasi digital ASEAN yang mempercepat digitalisasi negara ASEAN, integrasi ekonomi, dan konektivitas pembayaran antarnegara.

Untuk mencapainya, Gubernur Perry menyampaikan 3 kunci untuk membawa transformasi sistem pembayaran ASEAN sekaligus mengatasi risiko yang meliputinya, yaitu

melanjutkan Regional Payment Connectivity (RPC) yang telah disepakati oleh 5 negara ASEAN dan menyambut baik partisipasi negara ASEAN lainnya;
memperkuat kerangka pengaturan dan pengawasan, khususnya terhadap aset kripto;
mendorong kerja sama lintas batas untuk meningkatkan efektivitas pengaturan dan pengawasan, memahami implikasi makroekonomi, dan pengembangan infrastruktur pendukungnya.

Digitalisasi pembayaran erat kaitannya dengan inklusi keuangan. Terkait hal itu, pada HLS kedua bertema inklusi keuangan, Gubernur Perry menyampaikan kunci untuk meningkatkan inklusi keuangan, yaitu

mengembangkan ekosistem untuk mendukung inklusi seperti pemberian insentif kepada UMKM untuk mengakses sektor keuangan;
pengembangan infrastruktur digital untuk mendukung inklusi keuangan dan ekonomi, termasuk melalui digitalisasi pembayaran;
penguatan data guna mendukung inovasi pembukaan akses keuangan seperti credit scoring; dan
memperkuat literasi keuangan serta perlindungan konsumen.

5 dari 5 halaman

Keketuaan Indonesia 2023

Para Pemimpin ASEAN Diberi Jersey oleh FIFA — Presiden Joko Widodo menunjukkan jersey pada acara penandatanganan Nota Kesepahaman antara FIFA dan ASEAN di Bangkok, Sabtu (2/11/2019). Jokowi mendapat nomor punggung 21 karena keberhasilan Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 pada 2021 mendatang. (Liputan6.com/Biro Pers Setpres)

Selain itu, Gubernur Perry menekankan bahwa ASEAN di bawah Keketuaan Indonesia, dengan dukungan dari semua anggota, akan terus mendorong diskusi dan upaya konkrit guna meningkatkan inklusi keuangan, khususnya dengan memanfaatkan pengalaman yang dimiliki semasa Presidensi G20 tahun 2022.

Panelis dalam HLS pertama di antaranya Asisten Gubernur BI, Filianingsih Hendarta, Deputy Secretary General Financial Stability Board (FSB), Rupert Thorne, dan Managing Director GoPay, Budi Gandasoebroto.

Dalam diskusi, disajikan perkembangan sistem pembayaran di Indonesia dan strategi penting untuk mendorong pembayaran lintas batas dan memperkuat kerja sama RPC. Sejalan dengan itu, implementasi G20 Roadmap for Enhancing Cross-Border Payments dan hasil pemantauan terhadap aset kripto sekaligus upaya penguatan pengaturan dan pengawasannya.

Selanjutnya, dalam diskusi panel inklusi keuangan, pembicara utama yang hadir yaitu Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, Gubernur Banko Sentral ng Pilipina, Felipe M. Medalla dan Direktur World Bank Indonesia dan Timor Leste Satu Kahkonen. Mengemuka upaya untuk meningkatkan inklusi keuangan melalui pengembangan pelaku usaha jasa keuangan dan perusahaan fintech, dengan tetap memperhatikan governance, risiko dan compliance.

Strategi inovatif juga diperlukan melalui pengembangan infrastruktur ekonomi digital, dengan dukungan dari seluruh stakeholders yang terkait dan memastikan perlindungan konsumen. Inklusi keuangan dapat efektif melalui adopsi teknologi di sektor keuangan. Mendukung hal itu, World Bank dapat memberikan dukungan teknis dan pengembangan kapasitas bagi negara anggota, khususnya di kawasan ASEAN.