Sukses

Menko Luhut Optimistis Insentif Kendaraan Listrik bisa Tarik Produsen Asing Bangun Pabrik di Indonesia

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, optimistis program insentif Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) bisa menarik produsen kendaraan listrik masuk ke Indonesia.

Pemerintah baru saja meluncurkan program insentif Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) untuk kendaraan roda dua baik motor listrik baru maupun motor listrik hasil konversi. Bantuan tersebut berlaku mulai hari ini, Senin (20/3/2023).

Sementara, untuk bantuan KBLBB roda empat atau mobil listrik termasuk bus listrik akan diumumkan pada April mendatang. Lantaran kebijakannya masih dalam tahap finalisasi.

"Kebijakan ini dapat menarik produsen KBLBB untuk membangun pabriknya Indonesia, sehingga terdapat lebih banyak pilihan KBLBB di pasar untuk diberi masyarakat," kata Luhut dalam konferensi pers Peluncuran Kebijakan Bantuan Pemerintah untuk KBLBB, Senin (20/3/2023).

Luhut menyampaikan, pelaksanaan program insentif KBLBB akan dilakukan secara bertahap. Dalam prosesnya pun Pemerintah juga bekerja sama dengan berbagai produsen-produsen KBLBB di dalam negeri untuk memastikan pemenuhan KBLBB tercukupi di Indonesia.

Sebagai informasi, bantuan pembelian KBLBB yang diberikan Pemerintah sebesar Rp 7 juta per unit untuk pembelian 200.000 unit sepeda motor listrik baru dan Rp 7 juta per unit untuk 50.000 unit sepeda motor konvensional berbahan bakar fosil menjadi kendaraan listrik.

Menuju Industri Hijau 

Luhut Binsar Pandjaitan berharap, dengan berbagai kebijakan lainnya transportasi Indonesia bisa bertransformasi menuju arah industri yang lebih hijau, sehingga industri yang terbangun akan memperkuat posisi Indonesia di rantai nilai sumber daya mineral baterai serta kendaraan.

Percepatan program KBLBB ini juga akan memberikan dampak positif bagi terciptanya lapangan kerja sebanyak-banyaknya khususnya di sektor ekosistem industri KBLBB.

Disisi lain, sebelumnya Pemerintah mengungkapkan, penggunaan KBLBB akan mampu menghemat Rp2,77 juta per tahun, sedangkan pemerintah dapat menghemat Rp32,7 miliar per tahun. Selain itu, memungkinkan penurunan 0,03 juta ton efek gas rumah kaca, peningkatan lapangan kerja.

Dampak positif lainnya, program ini mampu meningkatkan kemandirian energi Indonesia. Lantaran Indonesia merupakan negara yang yang konsumsi BBM-nya tinggi. Dengan demikian, dengan peningkatan adopsi KBLBB ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan RI terhadap bahan bakar fosil.

2 dari 3 halaman

12.000 Stasiun Pengisian Motor Listrik akan Ditebar di Indonesia

PT PLN (Persero) akan menambah stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) hingga mencapai 12.000 unit untuk motor listrik. Saat ini baru terdapat SPKLU di 6.700 lokasi.

Keberadaan stasiun pengisian listrik bagi kendaraan listrik ini diungkapkan Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo dalam konferensi pers Dukungan Pengembangan Ekosistem Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai di kantor pusat PLN, Jakarta, Jumat (10/3/2023).

"Saat ini kami sudah menyediakan sebanyak 6.700 unit dan akan kita tingkatkan atau tambah menjadi 12.000 unit. Artinya para pengguna motor listrik bisa mengisi listrik di SPKLU di manapun mereka berada. Jadi di tempat-tempat publik akan kami tambahkan," kata dia.

Saat ini, PLN sudah menyediakan  SPKLU di berbagai kantor cabang dan kantor ranting PLN. Disebutkan jika daya 900 VA sudah cukup untuk mengisi atau mengecas motor listrik. Lantaran, pengisian daya motor listrik hanya dibutuhkan minimum 500 watt.

"Dengan demikian, apapun kondisinya kami upayakan agar pergeseran transportasi dari kendaraan BBM ke transportasi berbasis listrik ini bisa berjalan dengan lancar," ujar Darmawan.

Sementara, untuk mobil listrik sudah tersedia 600 SPKLU. Bahkan, ke depannya PLN akan bekerjasama dengan pihak ketiga untuk mengembangkan SPKLU.

"Jadi kami mengetahui untuk SPKLU ini kami tidak punya tempat parkir atau lahan-lahan lokasi yang strategis dalam jumlah memadai. Mereka yang punya wilayah strategis itu pihak pusat perbelanjaan, perkantoran, kantor bank, kedai kopi, dan restoran cepat saji yang mempunyai parkir cukup luas," jelas Darmawan.

Menurutnya, adanya peralihan penggunaan BBM menjadi energi listrik membuktikan adanya pergeseran dari energi yang mahal menjadi energi lebih murah. "Kalau kita lihat lagi bahwa pergeseran dari energi impor (BBM) ke energi domestik (listrik) menjadi pergeseran energi mahal menjadi energi murah, dan pergeseran energi yang kotor menjadi energi bersih," pungkasnya.  

3 dari 3 halaman

Dirut PLN: Insentif Kendaraan Listrik Bukti Energi Mahal Bisa Jadi Murah

Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo, mengatakan adanya peralihan penggunaan BBM menjadi energi listrik membuktikan adanya pergeseran dari energi yang mahal menjadi energi lebih murah.

"Kalau kita lihat lagi bahwa pergeseran dari energi impor (BBM) ke energi domestik (listrik) menjadi pergeseran energi mahal menjadi energi murah, dan pergeseran energi yang kotor menjadi energi bersih," kata Darmawan dalam konferensi pers dukungan pengembangan ekosistem KBLBB, di Kantor PLN, Jumat (10/3/2023).

Sebelumnya, Pemerintah mengumumkan program insentif kendaraan bermotor listrik berbasis baterai  sebesar Rp7.000.000 untuk setiap pembelian motor listrik yang diproduksi di dalam negeri dengan ketentuan adanya TKDN minimal 40 persen.

Oleh karena itu, PLN hadir dalam rangka membangun suatu ekosistem agar kebijakan Pemerintah bisa di operasionalisasi secara efektif.

Lebih lanjut, Darmawan menjelaskan, di sektor transportasi emisi gas rumah kaca pada tahun 2020 emisinya mencapai 280 juta Metrik ton CO2 per tahun. Apabila tidak dilakukan peralihan ke energi listrik, maka emisi gas rumah kaca bisa meningkat dari 280 juta metrik ton menjadi 860 juta metrik ton emisi CO2 per tahunnya di tahun 2060.

"Untuk itu pemerintah dalam hal ini mencanangkan agar ada suatu strategi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dari sektor transportasi, maka ada pergeseran transportasi yang tadinya berbasis pada BBM menjadi transportasi yang berbasis pada listrik dengan catatan sudah ada Perpres 55 tahun 2019," ujarnya.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.