Indonesia Mau Jadi Negara Maju, Kejar Dulu Jumlah Pengusaha 4 Persen Total Penduduk

 

Kurikulum Merdeka Belajar yang diinisasi Kemendikbud Ristek, dinilainya tepat, karena mahasiswa lebih banyak melakukan magang daripada sekadar teori. Bahkan sejak pertama masuk, mahasiswa sudah bisa membuat bisnis plan, sehingga ketika lulus bukan hanya punya ijazah tetapi bisnisnya pun sudah jalan. 

 

Menurut Menteri Teten, beberapa universitas di Indonesia di fakultas binisnya sudah melakukan hal tersebut. Ditambah, ada survei di kalangan anak muda di dalam negeri dan Asia Pasifik bahwa 70 persen lebih anak muda sekarang tidak ingin menjadi pegawai baik pegawai pemerintah atau swasta, tapi mereka ingin jadi pebisnis. 

 

Tak hanya itu, MenKopUKM mengimbau, agar para calon wirausaha ini menciptakan apa yang menjadi keunggulan domestik. Untuk itu penting di perguruan tinggi, bagaimana menyinergikan riset di universitas dengan inkubator bisnisnya. 

 

Apalagi risetnya di perguruan tinggi saat ini sudah bisa di-support dengan adanya matching fund dari Kemendikbud, yang bisa digunakan untuk riset-riset pengembangan produk bisnis, sehingga dari hasil riset itu produknya bisa komersial dan unggul.

 

Ia menegaskan, dalam menyiapkan wirausaha mencapai 4 persen, tahun ini Pemerintah menargetkan bisa mencetak 1 juta entrepreneur baru. 

 

”Upaya ini terus kami kerjakan. Saya bersama dengan Mendagri Tito Karnavian, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menparekraf Sandiaga Uno memiliki program Kewirausahaan Nasional mencetak 1 juta entrepreneur mapan baru supaya statistik kewirausahaan kita naik dari 3,47 persen ke 3,95 persen atau kalau bisa mencapai 4 persen pada tahun 2024,” ucapnya.

 

 

 

Saat ini untuk menjadi pengusaha dikatakan Menteri Teten relatif lebih mudah. Segala ekosistem untuk pengembangan UMKM sudah Pemerintah sediakan. Melalui Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker), kemudahan usaha sudah dilakukan sehingga diharapkan usaha informal bisa masuk ke kategori usaha formal.

 

“Karena itu badan hukum untuk berusaha itu kami permudah. Kalau mau buat PT perorangan itu mudah tidak perlu setor modal yang besar, mau bikin koperasi kita permudah, atau paling tidak harus punya Nomor Induk Berusaha (NIB) juga dipermudah,” katanya. 

 

Begitu juga dengan akses pada pembiayaan. Presiden Jokowi sudah mengintruksikan 30 persen kredit perbankan diperuntukkan bagi UMKM.

 

Selanjutnya, ekosistem selanjutnya yang perlu disiapkan yaitu kebijakan afirmasi Pemerintah untuk membeli produk koperasi dan UMKM. Sebesar 40 persen anggaran pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah dialokasikan untuk belanja barang KUMKM. Masyarakat pun terus diimbau melalui gerakan nasional bangga buatan Indonesia (Gernas BBI) untuk memakai produk buatan sendiri. 

 

 

 

Menurut Menteri Teten dari beberapa diskusi dengan para ekonom, dikatakan bahwa fondasi fiskal Indonesia sangat kuat. 

 

Hal ini didorong dari ekspor dalam negeri, terutama dari hilirisasi tambang yang membangun nilai rupiah tangguh di tengah ekonomi dunia yang sedang mengalami inflasi tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang rendah.

 

“Dengan data tersebut, kita bisa membangun kekuatan ekonomi lebih tangguh daripada negara-negara lain. Apalagi sekarang Indonesia sudah dihitung dari 20 negara di G20, hanya Indonesia yang pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 5,72 persen pada kuartal III tahun 2022” pungkas Teten Masduki.