Kacau, Dana Pensiun BUMN Minus Hampir Rp 10 Triliun

Menanggulangi kasus ini, Erick Thohir sudah mengarahkan direktur keuangan dan direktur SDM dari masing-masing BUMN untuk menjalankan uji tuntas dapen, sehingga tidak lagi dikelola murni oleh pensiunan.

Kementerian BUMN juga sudah mengajak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengingatkan, bahwa ini jadi hal yang krusial. Juga, memasukan agenda penyehatan dana pensiun BUMN ke dalam kontrak manajemen.

"Insya Allah kita susun petunjuk teknis di Februari-Maret ini. Sehingga kita punya buku biru pengelolaan dapen yang bener. Karena jangan sampai kembali lagi, investasi dapen ini nanti investasi bodong lagi, muternya di situ-situ aja," pungkas Erick Thohir.

Menteri BUMN Erick Thohir tengah menunggu hasil proses penyidikan tata kelola dana pensiun, atau dapen BUMN dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pasalnya, berdasarkan laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebanyak 65 persen dana pensiun BUMN bermasalah gara-gara dikelola oleh para pensiunan.

Staf Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, pihaknya tengah menunggu hasil investigasi audit dari KPK. Sama halnya seperti saat Kementerian BUMN menanti hasil penyidikan laporan perusahaan pelat merah sakit di Kejaksaan.

"Kita tinggu KPK. Sama seperti kita memberikan kepada Kejaksaan data-data, setelah itu Kejaksaan memproses. Kami pun pada saat itu tidak tahu, agak surprise-surprise juga akibatnya," ujarnya di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (3/2/2023).

"Karena kan beda ya kita laporan investigasi kita audit, kalau sudah ranah hukum kan beda. Dulu tuh kalau kita lihat Kejaksaan banyak surprise-nya. Jadi kalau KPK ya kita lihat, yang pasti sudah kita berikan untuk dapen itu," imbuhnya.

Ke depan, Arya melanjutkan, Kementerian BUMN bakal memperketat sisi tata kelola perusahaan atau good corporate governance (GCG), kemudian keterlibatan dari BUMN bersangkutan dalam mengelola investasi dana pensiun karyawan BUMN.

"Maaf, dapen banyak diisi sama pensiunan yang memang bukan ahli juga dalam investasi," imbuh dia.

Sehingga, pasca hasil penyidikan Kejaksaan keluar, Arya ingin direktur keuangan dan human capital di perusahaan BUMN turut terlibat dalam pengelolaan dana pensiun para karyawan pelat merah.

"Ini cara pak Erick (Thohir) supaya ada jaminan bagi dapennya bisa bayar pensiun karyawannya. Kan kasihan juga kalau karyawan tidak terima manfaat gara-gara ada masalah manajemen dapennya tidak benar," tuturnya.