Proyek KTP Digital Vs e-KTP, Lebih Murah Mana?

Liputan6.com, Jakarta Sejumlah daerah mulai menerapkan KTP Digital. Secara bertahap, pegawai Dukcapil akan menjadi pelaku awal pengguna model identitas diri berbasis digital tersebut.

Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arif menjelaskan, usai pegawai direktorat dan kalangan aparatur sipil negara sudah dapat menggunakan KTP digital secara merata, barulah publik yang diawali dari kalangan pelajar dan mahasiswa yang akan menjadi sasaran pengguna berikutnya.

“Ke para ASN, setelah itu pelajar dan mahasiswa dan terakhir masyarakat umum,” urai Zudan seperti ditulis, Senin (13/2/2023).

Selain menyederhanakan proses dalam pembuatan indentitas diri, proyek KTP Digital ini ternyata jauh lebih murah jika dibandingkan dengan mega proyek KTP Elektronik atau e-KTP yang saat ini sudah berjalan.

Proyek KTP Digital

Ditjen Dukcapil menyatakan pemakaian Identitas Kependudukan Digital (IKD) atau KTP Digital dapat menghemat Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Pemakaian IKD, Dukcapil dapat berhemat APBN sekitar Rp 13-Rp 14 ribu per keping KTP Elektronik.

"Sebab harga blankonya Rp 10 ribu, ditambah biaya listrik, cleaning kit di beberapa daerah bisa sampai Rp 11 ribu, jadi Rp 21 ribu. Dengan IKD kita bisa menghemat. Tinggal dikalikan berapa IKD yang kita buat,” tutur dia dikutip dari laman dukcapil.kemendagri.go.id, ditulis Jumat (10/2/2023).

Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri menargetkan cakupan kepemilikan IKD pada 2023 sebesar 25 persen dari jumlah pemilik KTP elektronik di daerah. Untuk mencapai target itu, Zudan meminta jajarannya untuk jemput bola.

Proyek e-KTP

Proyek KTP Elektronik atau e-KTP ini jelas menyedot APBN cukup fantastis. Bahkan pengadaan e-KTP ini disebut sebagai mega proyek. Pantas saja, nilainya mencapai Rp 6 triliun. Anggaran ini sudah disiapkan Kemendagri sejak 2006.

Dana ini belum termasuk dana senilai Rp 258 miliar untuk biaya pemutakhiran data kependudukan untuk pembuatan e-KTP berbasis NIK pada 2010 untuk seluruh kabupaten/kota se-Indonesia.

Saking besarnya nilai proyek ini, bahkan menjadi bahan bancakan sejumlah oknum. Melalui bukti-bukti yang ditemukan dan keterangan para saksi, KPK menemukan fakta bahwa negara harus menanggung kerugian sebesar Rp 2,314 triliun.