Ada 47 Tower Apartemen Buat PNS di IKN, Menteri PUPR: Kalau Bangun Rumah Rusak Banyak Hutan

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah akan membangun 47 tower apartemen di kawasan Ibu Kota Negar (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur. Nantinya apartemen ini akan dihuni para 11.000 Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 5.000 TNI dan Polri.

“Sudah diputuskan 47 tower yang akan segera dibangun untuk sekitar 16.900 ASN, TNI dan Polri. ASN 11.000 dan TNI-Polri 5.000,” kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono di Istana Negara, Jakarta, Senin (30/1/2023).

Basuki menjelaskan pembangunan apartemen ini bertujuan agar tidak banyak hutan yang dibabat. Mengingat konsep pembangunan IKN Nusantara yakni hutan kota atau forest city.

“Kalau dia (perumahan) enggak tower dia makin menyebar. Ini supaya tidak merusak terlalu banyak, memotong hutan,” kata dia.

Meski begitu dia meminta para ASN, TNI dan Polri yang dipindahkan ke IKN Nusantara khawatir. Sebab ukuran rumah dinas dalam bentuk apartemen ini akan dirancang luas. Cukup untuk ditinggali oleh ASN yang sudah berkeluarga dan memiliki 2 orang anak.

Selain itu, pemerintah juga akan membangun rumah dinas dalam bentuk rumah tapak sehingga ASN, TNI dan Polri yang dipindahkan dapat memilih sendiri rumah dinasnya.

“Ukurannya besar-besar Makanya harus disurvei dulu yang mana yang mau tinggal di apartemen, siapa yang mau di landed. Arahan Presiden begitu,” kata dia.

Terkait pembangunan rumah dinas, Basuki menyebut mulai akan dikerjakan Kementerian PUPR pada bulan Juni atau Juli 2023. Pembangunannya akan dikebut pemerintah agar bisa digunakan pada Januari 2024 mendapat.

“Kalau jadwalnya selesai Januari 2024, Juni-Juli harus sudah mulai bekerja,” katanya.

Setelah dibahas secara maraton, Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) akhirnya disahkan oleh DPR. Pengesahan itu diambil dalam Rapat Paripurna yang berlangsung di Gedung DPR, Selasa (18/1/2022).

2 dari 3 halaman

Kementerian PUPR Siapkan Rp 10,38 Triliun Bangun IKN Nusantara 2023

Kementerian PUPR telah memulai pembangunan infrastruktur dasar mendukung Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara, di Kalimantan Timur. (Dok Kementerian PUPR)

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengalokasikan anggaran untuk dukungan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tahun ini sebesar Rp10,38 triliun.

Direktur Jenderal Cipta Karya Diana Kusumastuti mengatakan, pagu anggaran di Cipta Karya untuk tahun ini sebesar Rp25,03 triliun.

"Di sini termasuk untuk dukungan pembangunan IKN Nusantara sebesar Rp10,38 triliun," ujar Diana dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, dikutip dari Antar, Selasa (24/1/2023).

Anggaran sebesar Rp10,38 triliun itu ditujukan untuk pembangunan infrastruktur dasar bidang Cipta Karya di IKN pada tahun ini.

Adapun rinciannya yakni untuk infrastruktur dasar air minum sebesar Rp622,5 miliar yang diperuntukkan bagi Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Sepaku, Pembangunan Jaringan Perpipaan Transmisi Air Minum SPAM Sepaku, Pembangunan Jaringan Distribusi Utama (JDU) dan Jaringan Distribusi Pembagi SPAM Sepaku Tahap I.

Kemudian untuk infrastruktur dasar sanitasi sebesar Rp816,4 miliar yang ditujukan untuk Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) 1, 2, 3 KIPP, Pembangunan Jaringan Perpipaan Air Limbah, Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) 1 KIPP, Pembangunan Unit Pengurukan Residu pengolahan Sampah IKN.

Sedangkan untuk pengembangan kawasan permukiman dialokasikan sebesar Rp1,26 triliun bagi proyek Land Development (Urban Design IA, IB dan IC), Penataan Sumbu Kebangsaan Tahap I dan Tahap II, Sistem Proteksi Kebakaran KIPP, Manajemen Konstruksi (MK)Induk pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

3 dari 3 halaman

Untuk Penataan Bangunan

Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, Danis Hidayat Sumadilaga di proyek Bendungan Sepaku Semoi, Kalimantan Timur, Jumat (13/1/2023). Bendungan Sepaku Semoi diproyeksikan bakal menyuplai kebutuhan air baku bagi penduduk IKN Nusantara.

Untuk Bina Penataan Bangunan dialokasikan sebesar Rp7,64 triliun yang diperuntukkan bagi proyek pembangunan Bangunan Gedung Pusat Pemerintahan, Kantor Presiden, Gedung Sekretariat Presiden, Wisma Negara, Gedung Kementerian Koordinator, Gedung Kantor Kemensetneg, Gedung Kantor Kementerian/Lembaga, Masjid Negara, Gedung dan Kawasan Beranda Nusantara, Rencana Detail dan Pengembangan Kawasan KIPP.

Sedangkan bagi perencanaan dan pengendalian dialokasikan sebesar Rp40,24 miliar, yang diperuntukkan bagi Pengendalian dan Monitoring Kegiatan, Operasional Satgas IKN dan biaya pendukung pembebasan lahan.

Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membangun dermaga logistik dan material di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, untuk menunjang pembangunan infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) Nusantara dengan anggaran sekitar Rp99,6 miliar.

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Penajam Paser Utara Ahmad di Penajam, mengatakan Kementerian PUPR menargetkan pembangunan dermaga logistik dan material di IKN baru selesai pertengahan tahun ini.

IKN Nusantara
Publik
Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara
Lihat Selengkapnya
IKN Nusantara
ASN
Orang
ASN adalah singkatan dari Aparatur Sipil Negara.
Lihat Selengkapnya
ASN
PNS
Organisasi
PNS merupakan kependekan dari Pegawai Negeri Sipil.
Lihat Selengkapnya
PNS
IKN
Apartemen
rumah
Hunian