Banyak PNS Gadaikan SK Pengangkatan, Habis Itu Terlilit Utang

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Abdullah Azwar Anas mengatakan, banyak Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) terjebak utang karena minimnya literasi keuangan. Banyak dari PNS ini yang menyekolahkan atau menggadaikan Surat Keputusan (SK) pengangkatan untuk mendapatkan kredit dari bank atau lembaga keuangan non-bank.

Azwar Anas mengakui literasi keuangan PNS perlu ditingkatkan. Hal ini agar para PNS tersebut tidal langsung menggadaikan SK usai diangkat menjadi aparatur sipil. “Jangan sampai baru dilantik, SK-nya sudah di bank,” ungkap Anas saat ditemui di Menara Danareksa, Jakarta Pusat, Senin (30/1/2023).

Padahal, Anas menyebut gaji rata-rata ASN sudah di atas rata-rata pendapatan masyarakat. Seharusnya dengan pendapatan tersebut mereka bisa mengelolanya dan menghindari pinjaman bank yang sifatnya konsumtif.

“(Literasi keuangan) ini juga jadi masukan buat PAN RB bagaimana bisa meminjam pihak ketiga,” kata dia.

Sebelumnya, Ekonom Center of Economics and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira menilai, pemerintah perlu memberikan literasi keuangan kepada para ASN. Apalagi terkait utang konsumsi yang memiliki risiko besar jika tidak bisa dikendalikan.

"Harusnya ada edukasi keuangan ke PNS bahwa utang konsumsi itu punya risiko," kata Bhima saat dihubungi merdeka.com, Jakarta, pada Sabtu 28 Januari 2023.

Adanya literasi keuangan ini bisa membuat para PNS lebih mempertimbangkan lagi pengajuan kredit atau utang yang sifatnya hanya konsumtif. Apalagi kalau utang tersebut digunakan untuk memenuhi gengsi gaya hidup PNS yang menyandang predikat mapan.

"Jadi (PNS) lebih hati-hati dalam meminjam utang," kata dia.

Harus diakui, berstatus PNS bagi kalangan masyarakat masih identik dengan golongan yang mapan. Sehingga bila mereka hidup sederhana, malah dianggap sebelah mata atau bahkan aneh di masyarakat.

"Jadi ketika ada PNS handphone-nya biasa, motornya sederhana, rumahnya kontrak itu dianggap aneh di mata masyarakat kita," kata dia.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com