Yogyakarta Jadi Provinsi Termiskin di Jawa, Tapi Penduduknya Paling Bahagia

Liputan6.com, Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebagai provinsi termiskin di Pulau Jawa per September 2022, dengan tingkat kemiskinan 11,49 persen atau 463.630 orang penduduk miskin. Upah minimum provinsi atau UMP Yogyakarta juga menjadi yang terkecil kedua di Indonesia.

Fakta itu mengundang rasa penasaran konsultan pemasaran Yuswohady. Ia bingung dengan status Yogyakarta sebagai provinsi termiskin. Pasalnya, Jogja dikenal sebagai kota pendidikan maupun destinasi wisata, sehingga terasa janggal bila perputaran ekonomi di sana terbatas.

Kebetulan, keluarga Yuswohady merupakan orang Jogja tulen. Ia lantas membagikan nilai-nilai yang dianut orang Yogyakarta, yang seolah mengusung kemiskinan sebagai budaya.

"Sy mmg tak dilahirkan di Yogya. Tp bapak sy, morotuwo, simbah, simbah buyut, pak lik, om, bude, semua tulen Yogya. Dan sjk kecil sy dididik dlm tradisi Yogya. Sprti halnya bapak sy, org Yogya itu PRIHATIN-nya minta ampun. Hidup sederhana, ngirit abizzz. Klo belanja seperlunya, tak pernah berlebihan," tulis Yuswohady dalam akun instagram @yuswohady.

Tak hanya untuk dirinya, orang tua Yuswohady pun terus mencontohi keluarga dan anak-anaknya untuk hidup apa adanya hingga akhir hidupnya.

"Sy ingat bapak sy klo mengajari anaknya prihatin selalu menggunakan standar hidup zaman penjajahan Jepang saat beliau kecil yg miskin ampun2. Sjk kecil hingga meninggalnya (2009), bapak sy kurus kering-kerontang. Kenapa? Krn makannya sedikit sekali. Beliau pantang makan ayam, daging, atau telur, krn menurutnya itu terlalu mewah," ungkapnya.

"Org Yogya itu "urip prasojo lan sak madyo", Urip ora neko-neko." Artinya hidup sederhana, tdk berlebihan, sewajarnya, tak byk polah-tingkah. Dgn background kultural macam itu sy mengamini knp Yogya mjd provinsi termiskin," tegas Yuswohady.

Puncak peringatan hari ulang tahun kota Yogyakarta ke 262, dimeriahkan dengan digelarnya kembali pagelaran Wayang Jogja Night Carnival ke 3 yang dipusatkan di Tugu Pal Putih Yogyakarta.

2 dari 4 halaman

Anomali

FOTO: Kawasan Wisata Jalan Malioboro Kembali Ramai — Aktivitas masyarakat di kawasan Tugu, Daerah Istimewa Yogyakarta, Minggu (10/10/2021). Wisatawan yang berkunjung di kawasan wisata Yogyakarta wajib mematuhi dan menerapkan protokol kesehatan karena Daerah Istimewa Yogyakarta masih berstatus PPKM level 3. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Yuswohady lantas coba mempelajari penilaian BPS dalam menentukan tingkat kemiskinan, yang dihitung berdasarkan pengeluaran (spending) per kapita per bulan yang berada di bawah garis kemiskinan.

Artinya, semakin banyak pengeluaran, maka satu kelompok akan dianggap semakin kaya. Begitu pun sebaliknya, semakin sedikit pengeluaran maka akan semakin miskin.

"Konteks kultural itu pulalah yg menjawab adanya ANOMALI. Bhw di tengah posisi sbg provinsi PALING MISKIN, Yogya jg termasuk provinsi yg PALING BAHAGIA. Ya, krn prinsip hidup "prasojo lan sak madyo" di atas," kata Yuswo Hady.

Oleh karenanya, ia berpikir orang Yogyakarta tidak perlu malu mendapatkan predikat sebagai provinsi termiskin dari BPS. Tapi sebaliknya, justru bangga karena bisa membuktikan tingkat kebahagiaan tidak perlu dinilai dari angka pengeluaran.

"Kalau demikian kenyataannya, sy berpikir org Yogya tak perlu malu mendapatkan predikat provinsi TERMISKIN dari BPS. Justru sebaliknya: BANGGA. Krn kita punya ukuran n standar sendiri utk mengukur kesejahteraan hidup kita. Tak perlu mengacu pd ukuran yg ditetapkan BPS," tuturnya.

"Krn kita tahu ukuran n standar yg diambil BPS bersumber dari negara kapitalis-liberal-Barat yg dikembangkan oleh ahli2 di Bank Dunia, IMF, OECD, WEF, Harvard, dan sejenisnya," tutup Yuswohady.

3 dari 4 halaman

Yogyakarta Jadi Provinsi Termiskin di Pulau Jawa

Tugu Pal Putih Yogyakarta Kian Apik Tanpa Gangguan Kabel Melintang — Suasana perempatan Tugu Pal Putih Yogyakarta, Sabtu (26/12/2020). Tugu yang dulunya bernama tugu Golong Gilig ini memiliki sejarah panjang dan menjadi salah satu keistimewaan kota Yogya ini terlihat rapi dan ramai dikunjungi wisatawan. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Daerah Istimewa Yogyakarta tercatat menjadi provinsi termiskin di Pulau Jawa per September 2022. Hal itu berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) Yogyakarta. Dalam laporan tersebut, tingkat kemiskinan di Yogyakarta tercatat naik 11,49 persen.

Dikutip dari laman BPS, Senin (23/1/2023), persentase penduduk miskin pada September 2022 sebesar 11,49 persen menurun 0,42 persen poin dibandingkan September 2021, namun naik 0,15 persen poin dibandingkan Maret 2022.

Jumlah penduduk miskin pada September 2022 sebanyak 463,63 ribu orang dan naik 8,9 ribu orang terhadap Maret 2022. Jika dibandingkan September 2021, jumlah penduduk miskin September 2022 turun 10,9 ribu orang.

Kemudian, persentase penduduk miskin perkotaan pada September 2022 sebesar 10,64 persen dan naik 0,08 persen poin dibandingkan Maret 2022. Penduduk miskin perdesaan pada September 2022 sebesar 14,00 persen dan naik 0,35 persen poin dibandingkan Maret 2022.

Tak hanya di desa, jumlah penduduk miskin di perkotaan pada September 2022 sebanyak 321,07 ribu orang, naik sebanyak 5,6 ribu orang dibandingkan Maret 2022. Sementara itu, jumlah penduduk miskin perdesaan pada September 2022 sebanyak 142,57 ribu orang atau mengalami kenaikan 3,3 ribu orang dibandingkan Maret 2022.

4 dari 4 halaman

Garis Kemiskinan

Maka BPS mencatat Garis Kemiskinan pada September 2022 tercatat sebesar Rp 551.342,00 per kapita per bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp 398.363,00 (72,25 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp 152.979,00 (27,75 persen).

Selain itu, pada September 2022, BPS juga mencatat secara rata-rata rumah tangga miskin di D.I. Yogyakarta memiliki 4,20 orang anggota rumah tangga. Apabila ditinjau secara rumah tangga, maka Garis Kemiskinan rumah tangga mencapai Rp 2.315.636,00 per rumah tangga per bulan.

Di sisi lain, pada 2023 UMP Yogyakarta mengalami kenaikan 7,65 persen yakni sebesar Rp 1.981.782 dibanding UMP tahun 2022 sebesar Rp 1.840.915. Namun, UMP tersebut termasuk terkecil kedua setelah Jawa Tengah.