Diragukan Bank Dunia, Indonesia Yakin Tak Ada Warga Masuk Kategori Miskin Ekstrem di 2024

Liputan6.com, Jakarta - Indonesia menargetkan angka kemiskinan ekstrem 0 persen dua tahun lalu atau pada 2024. Namun target tersebut diragukan oleh Bank dunia bisa tercapai. 

Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Kepala Bappenas) Pungky Sumadi menjelaskan, pemerintah secara konsisten terus menekan angka kemiskinan eksprem dengan berbagai ekstrem.

Hal ini merespons keraguan World Bank atau Bank Dunia tekait upaya pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan di tengah perlambatan perekonomian dunia.

Bank Dunia memperkirakan jumlah penduk miskin Indonesia bertambah 13 juta orang akibat dampak pandemi Covid-19 dan ketegangan geopolitik dunia.

"Apapun yg terjadi kita akan tetap konsisten (turunkan kemiskinan ekstrem nol persen) dengan kebijakan pemerintah. Kita tidak akan terpengaruh dengan perubahan perhitungan siapa pun," kata Pungky di Hotel The Westin, Jakarta Selatan, Senin (10/10).

Pungky menyampaikan, keraguan Bank Dunia terkait kemampuan pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan merupakan hal yang wajar. Mengingat, metode perhitungan angka kemiskinan yang digunakan Bank Dunia berbeda dengan pemerintah.

"Intinya, perubahan target, cara perhitungan yang dilakukan World Bank itu bukan sekali ini, kebetulan saya sudah cukup lama dengan urusan kemiskinan dan itu sudah berulang-ulang," bebernya.

Pungky menyampaikan, pemerintah sendiri saat ini terus bekerja keras untuk mewujudkan angka kemiskinan esktrem nol persen di 2024 mendatang. Antara lain dengan memetakan sejumlah provinsi yang mempunyai tingkat kemiskinan penduduk tergolong tinggi.

Selain itu, pemerintah juga terus meningkatkan kolaborasi bersama pemerintah daerah terkait untuk mencari sumber ekonomi baru untuk mengentaskan kemiskinan penduduknya. Antara lain dengan pengembangan sektor pariwisata ataupun sesuai dengan potensi masing-masing daerah.

"Banyak pendekatan kemiskinan kita tidak lagi sektoral tetapi kewilayahan. Artinya apa, setiap desa itu nanti akan memiliki ciri khas sendiri apa yang menjadi penyebab kemiskinan utama mereka," tutupnya.