Bawa 3 Tuntutan, Serikat Buruh Andi Gani Serbu Istana Negara Hari Ini

Andi Gani menegaskan, ada 3 tuntutan yang dibawa dalam aksi damai buruh ini dalam bentuk petisi, yang akan langsung diserahkan ke Presiden Joko Widodo. Pertama, menolak kenaikan harga BBM karena upah buruh juga tidak naik.

"KSPSI menegaskan menolak kenaikan BBM. Karena, BBM naik akan langsung berpengaruh terhadap kenaikan biaya transportasi, biaya sewa tempat tinggal yang langsung merangkak naik sekarang, bahan pangan ikutan naik. Ini akan menambah beban buruh," tegasnya mengutip keterangan resmi, Senin (12/9/2022).

Kedua, kata Andi Gani, menuntut adanya upah layak bagi buruh. Upah layak sangat dibutuhkan untuk kesejahteraan buruh. Upah Minimum Provinsi (UMP) stagnan sejak tahun 2021-2022.

Ketiga, buruh menolak Omnibus Law atau UU Cipta Kerja.

Presiden Partai Buruh yang juga Presiden KSPI Said Iqbal menyampaikan, pihaknya akan melakukan aksi bergelombang dan bergantian di tiap daerah selama bulan September 2022 terkait kenaikan harga BBM. Aksi dilakukan setiap hari, kecuali Jumat, Sabtu dan Minggu.

"Kenaikan harga BBM akan menurunkan daya beli masyarakat bawah. Secara bersamaan, Menaker sudah menyampaikan kenaikan upah 2023 menggunakan PP 36 yang notabene adalah aturan turunan dari omnibus law UU Cipta Kerja. Itu artinya, tidak akan ada lagi kenaikan upah," kata Said Iqbal dalam keterangannya, Sabtu 10 September 2022.

"Karena itu, kami mengusung tiga isu. Tolak kenaikan harga BBM, tolak omnibus law, dan naikkan upah minimum 2023 sebesar 10 persen-13 persen. Tiga isu itu merupakan satu kesatuan yang akan diperjuangkan klas pekerja," sambungnya.

Menurutnya, strategi yang akan dipakai Partai Buruh adalah dengan melakukan demo kenaikan BBM di daerah. Titik aksi di daerah adalah di kantor Gubernur, Bupati/Walikota, atau DPRD.

Lalu, untuk output yang diharapkan dalam aksi daerah ini adalah meminta Gubernur atau Bupati/Walikota membuat surat rekomendasi penolakan kenaikan BBM kepada Presiden dan Pimpinan DPR RI.

"Aspirasi daerah harus didengar. Surat rekomendasi penolakan kenaikan harga BBM dikirim ke Presiden dan pimpinan DPR. Supaya mereka paham bahwa kebijakan pusat telah menyengsarakan rakyat di daerah," ujarnya.

Kemudian, output kedua meminta Gubernur dan Bupati mendesak DPR membuat pansus BBM. Pansus DPR RI ini diharapkan bisa membongkar kenapa swasta bisa menjual BBM lebih murah.

"Apa yang terjadi dengan pembiayaan bersubsidi? Apakah ada mafia di penentuan harga BBM? Serta apa implikasi terhadap daya beli yang merosot?," ucapnya.