Ada Dana PEN Rp 18 Triliun yang Bisa Dipakai Atasi Kenaikan Harga Energi

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memastikan bahwa pemerintah tidak akan lagi mengalokasikan anggaran Pemulihan EKonomi Nasional (PEN) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023. Artinya, penyaluran dana PEN berakhir di 2022.

"Kalau (anggaran dana) PEN ini akan berakhir tahun ini," kata Airlangga di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis (11/8/2022).

Hal ini sejalan dengan UU Nomor 23 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional.

Penganggaran dan PEN kata Airlangga sesuai dengan kebijakan yang mengatur pelebaran defisit APBN di atas 3 persen. "Sama seperti UU yang terkait dengan budget defisit," kata dia.

Namun kata, Airlangga tidak berarti pemerintah tidak mengalokasikan anggaran untuk penanganan pandemi. Sebaliknya, semua anggaran dikembalikan ke sektornya masing-masing.

"Sehingga seluruh biaya dikembalikan ke sektor masing-masing," katanya.

Misalnya, lanjut dia, penanganan pandemi sektor kesehatan dikembalikan ke Kementerian Kesehatan. Penanganan sektor ekonomi juga dikembalikan ke sektornya. Termasuk untuk perlindungan sosial.

"Sektor kesehatan dikembalikan ke sektor kesehatan, sektor ekonomi balik ke K/L (kementerian/lembaga) masing-masing, termasuk untuk perlindungan sosial," kata dia.

Sehingga tidak berarti pemerintah tidak mengalokasikan anggaran penanganan pandemi. Hanya saja, alokasinya bergeser ke masing-masing kementerian/lembaga yang membidanginya.

"Jadi tidak berarti tidak dilaksanakan, tapi bergeser ke K/L masing-masing," pungkasnya.

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Pencairan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) hingga akhir Juli 2022 mencapai Rp 146,7 triliun. Angka ini setara 32,2 persen dari total pagu anggaran yang di angka Rp 455,62 triliun.

"Realisasi anggaran PEN terserap 32,2 persen per Juli 2022," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam webinar Bisnis Indonesia di Jakarta, Selasa (2/8/2022).

Realisasi itu meliputi program penanganan kesehatan senilai Rp 31,8 triliun. Angka ini setara dengan 25,9 persen dari total pagu Rp 122,54 triliun.

Realisasi utamanya digunakan untuk klaim pasien sebesar Rp 20,9 triliun, insentif nakes Rp 2,2 triliun. Kemudian pengadaan vaksinasi senilai Rp 1,7 triliun, insentif perpajakan kesehatan Rp 1,2 triliun, dan dukungan APBD untuk penanganan Covid-19 Rp 5,3 triliun.

Selanjutnya, realisasi program perlindungan masyarakat senilai Rp 63,7 triliun. Torehan ini setara dengan 41,1 persen dari total pagu Rp 154,76 triliun.

Pengguna anggaran tersebut digunakan untuk Program Keluarga Harga (PKH) sebesar Rp 14,35 triliun, Kartu Sembako Rp 18,9 triliun, BLT Minyak Goreng Rp 7,2 triliun. Selanjutnya, BLT Desa senilai Rp 14,9 triliun, Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung (BT-PKLW) Rp 1,3 triliun, dan Kartu Prakerja Rp 7,1 triliun.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com