Sukses

Jurus Swasta Dukung Pemerintah Kejar Net Zero Emission di 2060

Liputan6.com, Jakarta Pencanangan net zero emission pada 2060 menjadi perhatian berbagai pihak tak terkecuali kalangan pengusaha swasta. Upaya membuat aktivitas bisnis di dunia lebih hijau dan berkelanjutan ini pun tidak luput dari rencana MMS Group Indonesia.  

Berbagai inisiatif dilakukan MMS Group dalam menerapkan energi baru terbarukan (EBT).

 Seperti yang dilakukan anak usahanya, yakni PT Multi Harapan Utama (MHU), yang mengembangkan solar power plant untuk sumber listrik di area operasionalnya dan ditargetkan mulai beroperasi pada paruh kedua 2022.

Adapun usaha lainnya dalam mendukung pengembangan renewable energy, MHU berkolaborasi PT PLN (Persero) guna memperoleh sertifikasi atas penggunaan Renewable Energy dari PLN (REC).

REC merupakan sertifikasi atas produksi energi listrik yang dihasilkan oleh pembangkit energi terbarukan dengan proses penerbitan sesuai standar dan mekanisme yang diakui secara internasional.

REC merupakan instrumen berbasis pasar yang menyatakan, bahwa pemegang sertifikat menggunakan 1 MWh (megawatt hours) listrik dari sumber-sumber EBT. Sertifikasi yang dirilis oleh PLN ini berstandar internasional.

Melalui dua inisiatif tersebut, MHU pada tahun 2022 akan beroperasi menggunakan listrik terbarukan. 

“Hal ini sejalan dengan rencana kami untuk mendukung program Net Zero Emission pemerintah. Kami merasa ini saatnya untuk merealisasikan visi dan rencana kami untuk turut membangun ekosistem energi hijau di Indonesia, dimulai dari anak usaha kami sendiri,” ujar Founder MMS Group Indonesia Andrew Hidayat dalam keterangan tertulis, Sabtu (21/5/2022).

Dia menjelaskan, ke depannya MMS Group Indonesia akan mengembangkan proyek-proyek dengan konsep sustainable business seperti solar power plant dan smelter nikel matte sebagai bahan baku utama industri baterai.

 

 

 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

2 dari 3 halaman

Sertifikasi

Andrew Hidayat menambahkan sertifikasi ini menjadi bukti bahwa MHU telah menggunakan listrik terbarukan yang diakui secara internasional dalam aset-aset MHU.

Hal ini dikatakan Andrew merupakan langkah konkret MMS Group Indonesia dalam mendukung program Indonesia Net Zero Emission 2060 yang dideklarasikan pemerintah di UNFCCC COP 26 di Glasgow tahun lalu.

Sementara itu, Senior Manager Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN UIW Kaltimra, Himawan Sutanto menyampaikan, PLN berharap kerja sama ini dapat diikuti oleh perusahaan lain.

 “Serta menjadi langkah awal dalam mewujudkan pemanfaatan listrik yang bersumber dari energi baru dan terbarukan di Indonesia khususnya di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara,” katanya.

3 dari 3 halaman

Himbara Diminta Tambah Pembiayaan untuk Proyek EBT

Dalam rangka mengurangi emisi karbon, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) meminta perbankan untuk memberikan pembiayaan yang lebih agresif kepada proyek pengembangan energi bersih, semisal energi baru terbarukan (EBT). Disisi lain meminta sektor perbankan khususnya bank himbara untuk menurunkan porsi pembiayaan untuk proyek energi fosil.

"Kita punya komitmen penurunan emisi karbon dan dorong untuk perbankan kita terkait himbara agar mereka secara bertahap mengurangi porsi pembiayaan di sektor fosil," kata Wakil Menteri BUMN, Pahala Mansyuri dalam Indonesia Solar Summit 2022, Jakarta, Selasa (19/4).

Langkah ini diambil untuk memenuhi target penggunaan energi bersih 29 persen di tahun 2030 bisa tercapai. Pemerintah juga memiliki rencana khusus untuk mencapai target tersebut.

Salah satunya meminta perbankan untuk meningkatkan pembiayaannya kepada sektor EBT. "Kita minta pembiayaan ini meningkat ke EBT atau terkait dengan Pertamina dalam upaya peningkatan investasi di sektor EBT," katanya.

Hanya saja, kata Pahala, kebijakan tersebut tidak serta merta melarang perbankan untuk memberikan pembiayaan kepada pembangkit listrik tenaga fosil.

"Tapi ini tidak berarti tidak boleh memberikan pembiayaan kepada mereka (pembangkit listrik energi fosil)," katanya.

Dia menjelaskan, pemberian pembiayaan dari perbankan biasanya disesuaikan dengan rencana yang diajukan kreditur. "Saya rasa pembiayaan itu tergantung rencana dan apa yang sudah dicanangkan dalam NDC," katanya.