Menteri PANRB Ajak PNS Perang Lawan Radikalisme dan Terorisme

MenPAN-RB Tjahjo Kumolo Raker dengan Komisi II DPR — MenPAN-RB Tjahjo Kumolo mengikuti rapat kerja bersama Komisi II DPR di Komplek Parlemen, Jakarta, Kamis (8/4/2021). Dalam rapat tersebut membahas mengenai pandangan pemerintah atas penjelasan DPR terkait RUU tentang ASN serta pembentukan Panja RUU tersebut. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Selama 76 tahun merdeka Indonesia masih dihantui tantangan radikalisme dan terorisme. Kurangnya pendidikan toleransi antar umat beragama dan bermasyarakat menjadi salah satu penyebab paham radikalisme menyebar dengan cepat.

Melihat fenomena ini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk PNS untuk siap memerangi berbagai ancaman baik dari dalam maupun luar negeri yang ingin menggoyahkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

"Saya ingin menegaskan kita harus bisa menentukan sikap. Menentukan siapa kawan dan siapa lawan pada kelompok, perorangan, atau golongan yang anti Pancasila, anti Bhinneka Tunggal Ika, anti NKRI, anti kemajemukan bangsa dan UUD 1945," tegasnya dalam keterangan tertulis, Jumat (21/1/2022).

Tjahjo teringat dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang dalam berbagai kesempatan menyampaikan pentingnya antisipasi bangsa terhadap ancaman ketahanan dan keamanan nasional di tengah mudahnya keterbukaan informasi dan akses jaringan komunikasi.

Presiden Jokowi juga berpesan bahwa bidang pertahanan-keamanan harus tanggap dan siap menghadapi perang siber, menghadapi intoleransi, radikalisme, dan terorisme.

Diakui, pemahaman-pemahaman intoleransi yang mengarah pada sumbu radikalisme telah menyebar bahkan hingga ke pelosok daerah terpencil. Disinilah peran sosialisasi dan pembinaan tindakan gencar dilakukan pemerintah sebagai langkah preventif agar tidak terjadi pelanggaran terkait komitmen kebangsaan dan tindakan radikalisme.

Berbagai upaya pun telah dilakukan bersama untuk menanggulangi penyebaran paham-paham yang mengancam ideologi bangsa. Salah satunya upaya yang dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) melalui program Wadah Akur Rukun Usaha Nurani Gelorakan (WARUNG) NKRI.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Mendagri Tjahjo Kumolo menegaskan data KTP Elektronik dan Kartu Keluarga yang ada di Dukcapil dijamin keamanannya.

2 dari 2 halaman

Warung NKRI

Tjahjo mengapresiasi upaya BNPT yang menghadirkan Warung NKRI sebagai terobosan sederhana, namun mengena ke seluruh lapisan masyarakat guna memberantas paham radikalisme, terutama pada kawasan wisata dan industri.

"Jangan dianggap Warung NKRI ini sekadar warung tapi bagaimana warung ini sebagai tempat berkumpul, berdialog dan berkomunikasi masyarakat dari berbagai latar belakang," katanya.

Dia meminta para tokoh masyarakat, alim ulama, guru, dan terlebih aparatur sipil negara (ASN) atau PNS untuk aktif menyampaikan pesan kegotongroyongan, pesan Pancasila, pesan NKRI, pesan kemajemukan, dan pesan UUD 1945 sesuai dengan keyakinan ajaran agama masing-masing.

Ia meyakini, sejatinya semangat gotong royong telah ada di pemerintahan, masyarakat, di pondok pesantren, maupun pendidikan agama di Indonesia. Semangat gotong royong inilah yang perlu ditata dan diharmoniskan dengan baik.

"Kalau ini terwujud, maka tantangan setelah 76 tahun Indonesia merdeka yang berkaitan dengan radikalisme terorisme sedikit demi sedikit akan terkikis," pungkas Tjahjo.

Tjahjo Kumolo
Tokoh
Tjahjo Kumolo menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri Indonesia saat ini.
Lihat Selengkapnya
Tjahjo Kumolo
PNS
Organisasi
PNS merupakan kependekan dari Pegawai Negeri Sipil.
Lihat Selengkapnya
PNS
Terorisme
Radikalisme
Warung NKRI