Sukses

APBN Bisa Jadi Penyelamat Proyek Ibu Kota Baru

Liputan6.com, Jakarta Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim) diperkirakan akan menyedot dana hingga Rp 466 triliun.  

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa, mengusulkan supaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terbuka dalam pembiayaan pembangunan IKN dalam jangka panjang.

“Ada usulan dan gagasan kepada panitia pada waktu itu, bagaimana untuk memberikan jaminan agar pembangunan ini tidak berhenti di tengah jalan, agar penganggaran pembiayaannya itu ada,” kata Suharso dalam rapat kerja di Gedung DPR, Kamis (13/1/2022)

Suharso menjelaskan, kewajiban penganggaran dari APBN untuk ibu kota baru memang sudah ada. Sehingga Pemerintah ingin menghindari kewajiban itu secara kaku tetapi memberikan juga jaminan agar terbuka, bahwa APBN bisa membiayai pembangunan IKN dengan skema-skema jangka panjang.

Dia pun tak menampik, APBN memang sudah dibagi-bagi dalam berbagai kewajiban penganggaran, misalnya untuk anggaran pendidikan, kesehatan hingga dana otonomi khusus, serta transfer ke daerah dan dana desa (TKDD).

“Kalau kita memberikan alokasi-alokasi yang tertutup di APBN, maka beban di APBN akan  terlalu berat,” ujarnya.

Suharso menegaskan, APBN memang tidak akan menjadi penyokong utama pembangunan IKN, namun APBN bisa menjadi penyelamat apabila ada kekurangan pembiayaan.

"Jadi bukan anggarannya yang penting tapi skema pembiayaannya," pungkasnya.

 

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

2 dari 2 halaman

Wah, Ibu Kota Negara Baru Akan Dibuat Metaverse

Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, mengatakan saat ini pemerintah sedang mempersiapkan Ibu Kota Negara baru dalam bentuk metaverse.

Hal ini disampaikan Suharso dalam rapat kerja dengan Pansus Rancangan Undang-undang (RUU) Ibu Kota Negara (IKN) di Gedung DPR, Kamis (13/1/2022).

Kata Suharso, perkembangan teknologi tidak dapat dipisahkan dari masterplan pembangunan ibu kota baru. Sehingga berbagai kemungkinan bisa dimasukkan ke dalam perencanaan.

Menurutnya, fiber optic infrastructure tidak bisa berhenti di 4.0 atau 5.0, melainkan ke depan akan muncul revolusi industri 6.0, 7.0 dan seterusnya.

“Kita kemarin sudah luar biasa heboh dengan hologram dan sekarang sudah ada metaverse, dan kami juga sedang mempersiapkan kota ibu kota negara itu dalam bentuk metaverse, mudah-mudahan dalam 4 bulan ini di Bappenas Bisa tunjukkan kira-kira ibu kota negara itu seperti apa,” kata Suharso.

Dengan demikian, bentuk ibu kota negara tidak lagi dalam bentuk maket maupun hologram. Melainkan dalam bentuk metaverse yang sifatnya reaktif, dan saat ini masih dalam pengerjaan.

“Dan mudah-mudahan benar-benar 4 bulan kita bisa lihat. Jadi demikian pesatnya kemajuan teknologi sehingga hal-hal yang sifatnya teknis seperti itu kita letakkan di Peraturan Presiden dan kalau ada perubahan cukup di Peraturan Presiden,” ujarnya.

Belajar dari pengalaman, Suharso tidak ingin masterplan ibu kota baru ini seperti masterplan ibu kota terdahulu yang membuat ibu kota menjadi tidak berbentuk karena terdapat detail-detail yang di luar masterplan.

“Jadi urban arsitektur juga menjadi penting disini, kita ingin kota itu cantik indah dan jelas Judulnya. Bukan kota tanpa judul,” pungkas Suharso.