Sukses

Pengemudi Ojol Tolak Rencana Penghapusan BBM Pertalite: Kami Tidak Setuju!

Pemerintah memberi sinyal akan menghapus Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium dan Pertalite secara bertahap

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah memberi sinyal akan menghapus Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium dan Pertalite secara bertahap. Hal ini dalam rangka peralihan penggunaan energi bersih.

Pada tahap awal, pemerintah akan mendorong penggunaan bensin RON 90 atau BBM Pertalite sebagai BBM ramah lingkungan.

Namun, rencana pemerintah tersebut mendapatkan penolakan dari para pengguna BBM bersubsidi yakni Pertalite, khususnya pengemudi ojek online.

Gabungan Aksi Roda Dua Indonesia (Garda) meminta pemerintah menghadirkan bahan bakar alternatif lain yang lebih bersih dan ekonomis.

"Kami tidak setuju (rencana pemerintah hapus Pertalite)," kata Ketua Umum Garda Igun Wicaksono saat dihubungi merdeka.com, Jakarta, Jumat (24/12).

Igun menyadari upaya penghapusan tersebut dalam rangka penggunaan transisi energi yang lebih bersih. Hal ini juga demi menjaga bumi dari dampak perubahan iklim. Hanya saja, dia ingin pemerintah lebih dulu menghadirkan energi alternatif terlebih dahulu.

"Kecuali pemerintah sudah menyiapkan (energi) alternatif lain yang nilai ekonomisnya lebih murah," kata dia.

 

 

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Mayoritas Gunakan Pertalite

Igun menuturkan sebagian besar pengemudi ojek online menggunakan BBM jenis Pertalite sebagai bahan bakar. Mengingat harganya masih terjangkau sekitar Rp 7.650 per liter. Harganya lebih murah ketimbang jenis Pertamax sekitar Rp 9.000 yang tidak mendapatkan subsidi dari pemerintah.

"Sebagian besar pengemudi ojol pakai Pertalite," kata dia.

Untuk itu dia meminta pemerintah untuk memikirkan kembali rencana penghapusan Pertalite. Bila hal itu tidak bisa dihindarkan, maka dia ingin pemerintah mempercepat berbagai infrastruktur penggunaan energi baru terbarukan (EBT), khususnya dalam hal transportasi.

"Moda transportasi ini harus pikirkan, dilakukan subsidi unit baru, harga jual juga harus lebih ekonomis dan dapat insentif. (Diskon) pajak kendaraan juga jangan kecil sekali," kata dia mengakhiri.

 

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.