Menteri Trenggono Pilih Hibahkan Kapal Ikan Asing ke Nelayan daripada Ditenggelamkan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kembali menangkap 3 kapal ikan asing berbendera Malaysia jelang akhir tahun. Foto: KKP

Liputan6.com, Jakarta Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono memutuskan untuk menyerahkan kapal pencuri ikan (ilegal fishing) hasil sitaan kepada nelayan maupun kelompok koperasi nelayan ketimbang harus ditenggelamkan. Kebijakan ini bertolak belakang dengan Menteri Kelautan dan Perikanan era sebelumnya, Susi Pudjiastuti.

Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP, Laksda TNI Adin Nur Awaludin.

"Perlu saya sampaikan, ini merupakan kebijakan terbaru dari Menteri Kelautan dan Perikanan (Wahyu Sakti Trenggono)," ujar Adin dalam Konferensi Pers Akhir Tahun 2021 & Proyeksi 2022 Kinerja Subsektor Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Jakarta, Senin (13/12/2021).

Adin menerangkan, kebijakan anyar soal kapal ikan asing tersebut diambil untuk meningkatkan nilai ekonomi kelompok maupun koperasi nelayan. Menyusul, adanya pemanfaatan aset dari kapal sitaan untuk kegiatan penangkapan ikan secara legal.

"Dan ini diperkuat juga oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Kementerian Keuangan) agar jangan sampai barang bukti yang memiliki aset dihadapkan dengan penenggelaman dan pemusnahan. Karena (aset) ini menjadi nol atau tidak ada nilainya," tegasnya.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Dua kapal asing asal Vietnam tertangkap sedang mencuri ikan di perairan Laut Anambas, Kepulauan Riau. Tim dari Pengawas Perikanan dan Kelautan Kota Batam yang sedang berpatroli langsung mengejar dan meringkus kedua kapal asing ini.

2 dari 2 halaman

Berstatus Inkrah

KKP kembali tangkap 1 kapal asing asal Malaysia yang melakukan illegal fishing di Wilayah Selat Malaka dan mengamankan 6 kapal ikan Indonesia yang melanggar ketentuan di WPPNRI 712 Laut Jawa dan di WPPNRI 573 Teluk Kupang. (Dok KKP)

Meski begitu, KKP memastikan kapal-kapal hasil sitaan yang diserahkan tersebut telah berstatus inkrah atau berkeputusan hukum tetap. Hal ini merujuk sebagaimana regulasi yang berlaku.

"Ini sesuai Undang-Undang Perikanan Pasal 76 C ayat 5 dimana pemanfaatan barang bukti berstatus inkrah dapat diserahkan kepada kelompok nelayan atau koperasi nelayan," tandasnya.

Reporter: Sulaeman

Sumber: Merdeka.com

koperasi
Organisasi
Koperasi adalah sebuah organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-seorang demi kepentingan bersama.
Lihat Selengkapnya
koperasi
KKP
Organisasi
KKP merupakan kependekan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Lihat Selengkapnya
KKP
Sakti Wahyu Trenggono
Tokoh
Sakti Wahyu Trenggono kini menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan di Kabinet Indonesia Maju.
Lihat Selengkapnya
Sakti Wahyu Trenggono
Kapal Ikan Asing
Kapal Ikan
nelayan