KPK: Sertifikasi Aset PLN Bantu Cegah Korupsi

Sertifikasi Aset di Maluku

Khusus di Provinsi Maluku, pihaknya mentargetkan ada 225 bidang tanah yang akan disertifikasi pada 2021.

Aset tanah tersebut, kata Syamsul digunakan PLN untuk memperkuat sistem kelistrikan di Maluku. Dirinya menjelaskan, dalam pembangunan pembangkit, tower transmisi dan gardu induk membutuhkan sejumlah lahan agar proses pembangunan bisa berjalan dengan lancar.

"Kami juga mengharapkan kiranya BPN dapat mendukung PLN dalam melaksanakan pembebasan tanah baru yang saat ini sedang berjalan dalam upaya menyelesaikan pembangunan infrastruktur kelistrikan di Provinsi Maluku," tambah Syamsul.

Sementara itu, Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Pengadaan Tanah, Arie Yuriwin mengatakan siap mendukung PLN dalam upaya mengamankan aset negara ini.

“Agar permasalahan yang ada bisa dikoordinasikan dan ditindaklanjuti untuk mempercepat proses sertifikasi aset PLN dan tentunya teman-teman Kantah di Provinsi Maluku dapat terus mensupport PLN,” tambah Arie.

Sertifikasi Aset di Sumatera Utara

Di lokasi berbeda, Direktur Bisnis Regional Sumatera dan Kalimantan PLN, Muhammad Ikbal Nur menjelaskan PLN mentargetkan sertifikasi tanah khususnya di Sumatera Utara pada tahun ini sebanyak 3.745 persil. Adapun sertifikasi aset yang telah diselesaikan sepanjang Januari - Agustus sudah selesai 1.498 persil tanah.

"Sehingga masih ada 2.247 persil tanah yang harus diselesaikan proses sertifikasinya pada 2021. Saat ini sedang dalam proses pemberkasan internal, verifikasi, pendaftaran awal, hingga pengukuran," ujar Ikbal.

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara, Dadang Suhendi mengatakan pihaknya akan terus mendukung PLN dalam mengamankan aset negara.

"Saat ini BPN terus membuka ruang diskusi seperti apa kelengkapan syaratnya. Kami di BPN sekarang semua serba cepat. Tidak lagi menunggu setahun dua tahun," ujarnya.

Sementara itu, Kasatgas pada Direktorat Koordinasi & Supervisi Wilayah I KPK, Maruli Tua mengatakan potensi korupsi bakal ditekan, karena aset-aset sudah dicatatkan.

"Ini harus menjadi perhatian PLN. Di satu sisi, dengan data aset yang jelas dan tertib maka PLN bisa makin maju ke depan tanpa ragu dalam memberikan pelayanan dan operasional," tambahnya.

PLN mengawali program melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kementerian ATR/BPN pada 12 November 2019 dan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Unit Induk PLN se-Indonesia dengan Kantor Wilayah Kementerian ATR/BPN di seluruh Indonesia pada tanggal 27 November 2019 lalu. Kerja sama ini pun semakin diperkokoh setelah PLN mendapatkan dukungan dari KPK.