Hore! 5 Diskon Pajak Ini Diperpanjang hingga Desember 2021, Cek Daftarnya

DJP Riau-Kepri Pidanakan 2 Pengemplang Pajak — Ilustrasi: Pajak Foto: Istimewa

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu mengatakan, pemerintah memperpanjang 5 kategori pajak yang mendapatkan diskon tarif hingga Desember 2021. Pemberian diskon tersebut seiring dengan pandemi Covid-19 yang belum berakhir.

"Kemarin sudah diputuskan bahwa menunya itu macam-macam. Pertama PPh pasal 21 DTP diperpanjang sampai Desember 2021 untuk semua sektor," ujar Febrio dalam diskusi daring, Jakarta, Jumat (9/7).

Febrio melanjutkan selain PPh pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP), ada juga diskon pajak PPh UMKM DTP. Sama seperti PPh pasal 21, diskon pajak ini juga berlaku untuk semua sektor.

Diskon pajak selanjutny adalah PPh pasal 22 impor, pengurangan angsuran untuk PPh pasal 25 dan restitusi dipercepat PPN. Ketiga diskon pajak tersebut diperuntukkan bagi sektor-sektor terpilih.

"Apa kriterianya? Ini adalah sektor yang terdampak sangat dalam oleh pandemi pada 2020 sampai sampai sekarang. Ini kita masukkan dalam kategori slow starter, artinya pemulihannya masih membutuhkan waktu cukup lama dan tergantung pemulihan mobilitas," katanya.

Pemerintah juga memberikan diskon ini untuk sektor yang terdampaknya cukup besar terhadap seluruh masyarakat. Dalam hal ini, jasa pendidikan, jasa kesehatan, sektor angkutan darat air dan udara karena terkait mobilitas, juga penyediaan akomodasi.

"Sektor ini yang terdampak sangat dalam dan memiliki tenaga kerja yang besar, dan konstruksi karena sektor ini berdampak sangat besar pada perekonomian dan tenaga kerjanya juga sangat besar," tandasnya.

Reporter: Anggun P. Situmorang

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Kementerian Keuangan bersiap merilis kebijakan penurunan tarif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) ditanggung pemerintah untuk kendaraan bermotor. Kebijakan didukung sejumlah badan keuangan seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan lewa...

2 dari 2 halaman

Diskon Pajak Mobil Baru 100 Persen Diperpanjang, Produsen Otomotif Semringah

Pajak 0 persen untuk Pembelian Mobil Baru Ditolak — Sejumlah unit mobil baru berada di salah satu showroom penjualan Mitsubishi kawasan Mampang, Jakarta, Senin (19/10/2020). Menkeu, Sri Mulyani, telah menegaskan menolak usulan yang dilayangkan Kementerian Perindustrian terkait pajak 0 persen untuk pembelian mobil baru. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Perpanjangan relaksasi PPnBM kendaraan bermotor roda empat yang diumumkan pemerintah belum lama ini disambut positif oleh industri otomotif yang kemudian bersiap dengan berbagai strategi untuk menggenjot produksi karena permintaan mobil diperkirakan akan terus tumbuh.

"Dengan perpanjangan PpnBM ini, pemesanan kendaraan akan meningkat kembali dan tantangan terbesar kami supaya bisa memproduksi kendaraan semaksimal mungkin agar konsumen dapat menerima secepat-cepatnya," kata Direktur Pemasaran dan Penjualan serta Inovasi Bisnis PT Honda Prospect Motor (HPM) Yusak Billy dikutip dari Antara, Senin (21/6/2021).

Namun sebelum itu, pihaknya juga masih menunggu aturan legalnya terkait belum diterbitkannya peraturan menteri keuangan soal perpanjangan relaksasi PPnBM tersebut.

"Kami masih menunggu sampai seluruh instrumen legal sebagai dasar hukum itu direlease dulu," kata Billy.

Diakuinya sejak diberlakukan relaksasi PPnBM pada Maret, penjualan mobil Honda mengalami peningkatan. Penjualan HPM secara ritel pada Januari sebesar 7.068 unit dan Pebruari 2021 mencapai 6.018 unit, maka mulai Maret naik menjadi 10.048 unit dan April naik menjadi 10.189 unit.

Kemudian Mei turun menjadi 8.538 unit. Meski penjualan Mei turun dibanding April, namun tetap lebih tinggi dibanding Januari dan Februari sebelum relaksasi PPnBM diberlakukan.

"Penjualan Mei turun karena jumlah kerja yang lebih sedikit dari April, karena ada Lebaran," kata Billy.

Untuk mengantisipasi permintaan mobil yang terus tumbuh akibat relaksasi PPnBM diperpanjang, pihaknya melakukan sejumlah strategi, diantaranya menggenjot produksi.

"Strateginya, produksi akan kami lakukan dengan kapasitas penuh mengikuti prokes yang ada dan ketersediaan komponen," kata Billy.

Pajak
Sistem Operasi
Pajak adalah pungutan yang diwajib dibayarkan oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah.
Lihat Selengkapnya
Pajak
PPnBM
Bisnis
PPnBM adalah singkatan dari Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
Lihat Selengkapnya
PPnBM
Diskon Pajak
PPh
Insentif Pajak