Sukses

Bank Indonesia Segera Perluas Kebijakan Pembiayaan untuk UMKM

Liputan6.com, Jakarta Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti mengatakan, pihak bank sentral segera merilis perluasan kebijakan pembiayaan untuk pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

"Saat ini Bank Indonesia akan segera meluncurkan kebijakan rasio pembiayaan inklusif makroprudensial (RPIM) dalam rangka menunjang di sektor pembiayaan inklusif dan UMKM melalui empat perluasan," kata Destry dalam acara peluncuran buku Kebijakan Makroprudensial di Indonesia, Jumat (28/5/2021).

Destry memaparkan, keempat perluasan kebijakan tersebut antara lain perlebaran definisi UMKM menjadi pembiayaan ekonomi inklusif (inclusive economic subsistence). Lalu perluasan mitra perbankan dalam penyaluran kredit UMKM.

Selanjutnya, inovasi perluasan opsi penyaluran kredit secara tidak langsung melalui pembelian surat berharga inklusif, serta insentif bagi bank yang mendorong korporatisasi untuk sektor UMKM dan sektor prioritas.

Lebih lanjut, Destry menilai, fleksibilitas kebijakan makroprudensial yang dibangun Bank Indonesia juga semakin efektif menjaga stabilitas sistem keuangan. Itu dicapai berkat koordinasi dan upaya bersama-sama dengan pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Terutama dalam melakukan sinergitas kebijakan bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) melalui perumusan paket kebijakan terpadu secara terkoordinasi.

"Bank Indonesia akan terus memperkuat koordinasi kebijakan dengan pemerintah dan KSSK, dan fokus pada upaya untuk mengatasi permasalahan sisi permintaan dan penawaran dalam penyaluran kredit pembiayaan dari perbankan kepada dunia usaha, terutama pada sektor-sektor prioritas yang mendukung pertumbuhan ekonomi," tuturnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

2 dari 2 halaman

Menteri Teten: 4 Juta UMKM Go Digital Selama Pandemi Covid-19

Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki membeberkan percepatan transformasi bisnis UMKM dari luring (offline) menjadi daring (online) di tengah pandemi Covid-19.

Selama pandemi berlangsung, tercatat 4 juta UMKM sudah go digital Angka ini menambah jumlah UMKM yang sudah beralih ke platform digital dalam kurun waktu 8 hingga 10 tahun.

"Catatan kami di awal 2020, baru ada 8 juta UMKM, selama 8-10 tahun, yang sudah digital. Tapi selama pandemi ada penambahan 4 juta hanya dalam beberapa bulan, sehingga sekarang jumlahnya 12 juta UMKM," ujar Menkop dalam acara HUT YLKI ke-48, Kamis (27/5/2021).

Teten melanjutkan, di tengah pandemi pula, jumlah konsumsi digital di Indonesia tumbuh dari 119 juta menjadi 130 juta, meningkat hingga 10 persen.

Hal ini diakibatkan dari perubahan perilaku konsumen yang berbelanja melalui kanal online ketimbang offline.

Dirinya menargetkan, jumlah UMKM go digital akan mencapai 30 juta di tahun 2024. "Karena memang pasti perubahan perilaku konsumen itu tidak terhindarkan," katanya.

Teten juga mendukung agar konsumen dapat menggunakan produk dalam negeri ketimbang produk impor, karena Kemenkop UKM telah memfasilitasi penyempurnaan produk lokal dan peningkatan standarnya.

"Kami kerja sama dengan BPOM, BSN, termasuk izin edar, sertifikasi halal dan juga SNI," katanya.