Sukses

Sri Mulyani Ingatkan Pencegahan Korupsi Bukan Hanya Slogan

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, aksi pencegahan korupsi harus dilakukan dengan tepat terutama di sektor ekonomi dan keuangan.

Sri Mulyani menegaskan, pencegahan korupsi dengan sistem yang kredibel dan akuntabel akan meningkatkan martabat negara, pendapatan negara dan membuat masyarakatnya lebih sejahtera.

"Oleh karenanya pencegahan korupsi tidak hanya menjadi slogan tapi butuh sinergi pemangku kepentingan dan seluruh lapisan masyarakat," tandasnya dalam acara Peluncuruan Aksi Pencegahan Korupsi Stranas PK 2021-2022, Selasa (13/4/2021).

Sri Mulyani mengakui, dalam proses pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi, risiko penyalahgunaan dan potensi tindakan fraudnya pasti ada.

"Misalnya data fiktif, duplikasi data penerima bansos dan lainnya merupakan risiko yang harus diawasi dan diminimalkan," katanya.

Menkeu bilang, Indonesia masih menghadapi kondisi yang extraordinary. Mereka yang melancarkan aksi kejahatan di masa ini dikategorikan melakukan extraordinary crime, sehingga penanganannya juga harus extraordinary.

"Tidak cukup hanya penegakan law enforcement yang tegas tetapi juga harus diberikan edukasi dan komunikasi karena tata kelola dan integritas adalah fondasi yang penting," ujarnya.

Oleh karena itu, lanjutnya, sinergi pemerintah, dalam hal ini Kemenkeu, Kementerian dan Lembaga terkait serta aparat penegak hukum termasuk KPK menjadi sangat penting.

"Selain itu juga dengan memperkuat dan mendayagunakan aparat internal di masing-masing Kementerian/Lembaga," tandas Sri Mulyani.

2 dari 3 halaman

Sri Mulyani Mengaku Sulit Wujudkan Permintaan Sandiaga Uno, Soal Apa?

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati bercerita, dirinya mendapat bisikan dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno agar sektor industri pariwisata bisa cepat dibuka. Usulan itu dilontarkan mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta lantaran sektor pariwisata sudah terlalu lama berjuang melawan krisis pandemi Covid-19.

Namun, Sri Mulyani mengatakan, permintaan Sandiaga Uno tersebut merupakan pilihan sulit, karena pemerintah kini tengah fokus berjuang untuk menghentikan wabah pandemi terlebih dahulu.

"Tadi pak Sandi berbisik kepada saya, kalau kita coba untuk mendorong demand-nya gimana berwisata? Tapi kita tahu ada pilihan sulit, karena takut covid yang menyebar," kata Sri Mulyani dalam Sarasehan Akselerasi Pemulihan Ekonomi Nasional Temu Stakeholders di Bali, Jumat (9/4/2021).

Bendahara Negara menyampaikan, pemerintah terus berpikir untuk mendorong mobilitas dan konsumsi tanpa menyebabkan wabah Covid-19 semakin parah. Di sisi lain, sektor industri termasuk pariwisata sudah 1 tahun lebih mengalami kontraksi yang cukup dalam.

"Indonesia sudah response policy mulai awal Januari 2020. Bali, Sulawesi Utara, Yogya yang jadi tempat turis langsung kena sejak awal tahun. Karena turis dari RRT langsung disetop, sehingga langsung mengalami penurunan perekonomian, terutama untuk destinasi wisata," tutur Sri Muyani.

Untuk itu, pemerintah mulai menyiapkan berbagai program stimulus pariwisata, seperti dalam bentuk hibah pariwisata dan belanja melalui kementerian/lembaga. Anggaran senilai Rp 3,3 triliun disiapkan untuk hibah pariwisata bagi 101 daerah, termasuk Rp 1,18 triliun untuk 9 kabupaten/kota di Bali.

"Saya tahu banyak kabupaten/kota masih menghendaki karena Bali adalah salah satu provinsi yang paling dalam pengaruhnya akibat pandemi ini. Jadi sesudah kita mendengar berbagai aspirasi dari hotel, restoran, cafe, horeca, ini salah satu yang paling dahsyat terkena dari covid ini," ungkap Sri Mulyani.

"Kita juga gunakan instrumen DAK kita untuk dukung sektor pariwisata. Beberapa yang di Provinsi Bali diberikan dari mulai pariwisata itu jalan non-fisik, semuanya sebesar jumlah yang diberikan untuk bisa meningkatkan atau menambah daya tahan dari sektor yang terpukul," tambah Sri Mulyani.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: