Sukses

Sulitkan Petani, DPR Kritisi Program Kartu Tani

Liputan6.com, Jakarta - Komisi IV DPR RI menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Kementerian Pertanian, Pupuk Indonesia dan mitra lainnya untuk membahas distribusi pupuk bersubsidi, Senin (18/1/2021). Ketua Komisi IV DPR RI Sudin menyampaikan beberapa hal sebelum pelaksanaan rapat dimulai.

Sudin menyinggung mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi melalui Kartu Tani. Kartu yang dinilai akan memudahkan distribusi pupuk justru dianggap menyulitkan petani, terutama dalam masalah jaringan.

"Komisi IV masih melihat adanya persoalan untuk Kartu Tani. Jangankan bicara wifi, kartu itu kan pakai wifi, Pak Sarwo Edhy (Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan) ingat nggak, di dekat Pelabuhan Bakauheni, sinyal HP ada nggak? Nggak ada kan, itu pelabuhan terbesar di Indonesia dan mungkin tersibuk di dunia. Begitu keluar pelabuhan nggak ada sinyal," ujar Sudin.

Jangankan di luar pulau Jawa. Sudin melanjutkan, bahkan terkadang beberapa wilayah di pulau Jawa masih mengalami susah sinyal. Padahal, pada Januari 2020, pulau Jawa diusulkan menjadi pilot project Kartu Tani karena dinilai memiliki infrastruktur teknologi yang memadai.

"Ini jadi menimbulkan pertanyaan, sejauh mana tingkat keberhasilan Kartu Tani?" tanya Sudin.

Apalagi, jumlah petani yang mendapatkan Kartu Tani masih jauh di bawah jumlah yang terdaftar di e-RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok).

"Dari jumlah petani di Lampung 687 ribu, yang nerima Kartu Tani baru 55 ribu orang," katanya.

Sudin mengatakan, Komisi IV telah meminta adanya kajian mekanisme alternatif distribusi pupuk melalui Kartu Tani.

"Kalau hasilnya tidak mendukung program Kartu Tani, Komisi IV meminta penyaluran pupuk dengan metode e-RDKK, dan Kementan diminta terus membenahi sistem dan operasional Kartu Tani. Saat sudah siap, barulah uji coba," katanya.

2 dari 3 halaman

Komisi IV DPR Sebut Indonesia Kekurangan Penyuluh Pertanian

Ketua Komisi IV, DPR, Sudin menilai jumlah penyuluh pertanian yang dimiliki saat ini masih kurang. Sebab dari 75 ribu desa potensi pertanian, hanya ada 38 ribu penyuluh pertanian.

"Kenyataanya kita ini kekurangan penyuluh," kata Sudin dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Kementerian Pertanian, Kemenko Perekonomian, PT Pupuk Indonesia dan Himbara, di Ruang Sidang Komisi IV, Komplek DPR, Jakarta, Senin (18/1/2020).

Kurangnya penyuluh pertanian ini menyebabkan pengumpulan data yang dilakukan Kementerian Pertanian. Sehingga dia menilai dalam melakukan pendataan penyuluh hanya menyalin data yang sudah dibuat tahun sebelumnya.

"Akibatnya cara yang gampang ya copas (copy-paste/menyalin) saja," kata dia.

Dia pun menyarankan agar para pejabat Kementerian Pertanian melakukan pengecekan ke lapangan langsung. Agar tidak hanya menerima laporan berupa data tanpa mengetahui berbagai hambatan yang terjadi di berbagai tingkat pengumpulan data.

"Makanya sering ke daerah. Jadi tahu yang terjadi di kecamatan, desa dan lainnya seperti apa. Saya minta tolong Bapak cek ke lapangan," kata dia.

Wakil Ketua Komisi IV DPR, Dedi Mulyadi menambahkan, para penyuluh pertanian saat ini berbeda dengan era tahun 80-an. Luas lahan pertanian di desa tidak seragam.

"Masalah penyuluh sekarang beda dengan penyuluh tahun 80-an, desa ini ada yang kecil, ada yang besar," kata dia.

Selain itu, status kepegawaian penyuluh pertanian tidak jauh berbeda dengan para guru honorer. Gaji penyuluh pertanian tidak besar tetapi memiliki beban pekerjaan yang tidak mudah.

"Status kepegawaiannya mereka honorer, persis guru honorer. Tetapi tanggung jawab mereka bukan hanya 1 desa 1 penyuluh, bisa jadi 1 penyuluh 3 desa, atau bahkan tidak ada sama sekali," kata dia.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: