Jaga Likuiditas Perusahaan, Restrukturisasi MTN Barata Indonesia Disetujui

Rencana pemerintah membentuk perusahaan induk (holding) BUMN pembiayaan dan pemberdayaan usaha Ultra Mikro (UMi) dan UMKM disambut baik sejumlah anggota Komisi XI DPR.

Dengan adanya holding ini, dianggap bisa meningkatkan efisiensi dan daya saing BUMN yang terlibat.

Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS Anis Byarwati menuturkan, rencana pemerintah membentuk holding pembiayaan UMKM sudah sesuai dengan tugas yang diberikan terhadap BUMN-BUMN calon anggota induk usaha selama ini.

Menurutnya, pembentukan holding pada dasarnya merupakan strategi pengelolaan perusahaan yang tentu saja harus memiliki kesamaan visi, misi, dan tujuan.

“Kita ketahui memang ketiga perusahaan pelat merah tersebut (calon anggota holding) memiliki amanat sama dari Kementerian BUMN, yaitu untuk menyalurkan pembiayaan ke segmen UMKM terutama usaha mikro,” ujar Anis seperti dikutip, Selasa (8/12/2020).

Rencananya, pemerintah bakal membentuk holding pembiayaan UMi dan UMKM dengan melibatkan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT Pegadaian (Persero) dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero). Niatan ini sudah disampaikan berulang kali oleh Menteri BUMN Erick Thohir, termasuk saat rapat kerja dengan Komisi VI beberapa pekan lalu.

Anis menilai pembentukan holding pembiayaan UMi dan UMKM harus dilakukan setelah perencanaan dan peta jalan yang jelas terbentuk. Kedua hal ini dibutuhkan agar sinergi BUMN anggota holding dapat maksimal nantinya.

“Kalau memang tujuannya untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing, tentu itu baik. Tetapi kembali lagi, harus dengan pertimbangan dan analisis yang tepat dan tentu saja harus melibatkan pihak-pihak yang akan dikonsolidasikan yaitu BRI, Pegadaian, atau PNM,” tuturnya.