Sri Mulyani: Andai Tak Ada Covid-19 Angka Kemiskinan Sudah Turun

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengakui terjadi peningkatan utang di Indonesia selama masa pandemi Covid-19. Bahkan tingkat utang Indonesia naik di kisaran 36-37 persen dari sebelumnya hanya 30 persen.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan peningkatan utang yang terjadi di Indonesia ini masih relatif cukup baik dibandingkan dengan negara-negara di dunia. Bahkan, U]untuk negara-negara yang masuk dalam kategori negara maju, tingkat utangnya mencapai 130 persen dari kondisi normal yang biasanya 100 persen.

Sementara untuk negara berkembang yang biasanya rasio utang di kisaran 50 persen, meningkat menjadi di kisaran 60 persen hingga 70 persen.

"Namun bukan berarti kita tidak waspada, akan tetapi kita akan tetap menjaga semua kondisi, hal ini agar perekonomian tetap membaik dan kondisi fiskal tetap sustain," ujarnya dalam APBN Kita secara virtual, Senin (23/11/2020).

Bendahara Negara itu menambahkan, rasio utang yang cukup rendah dibanding dengan negara lain disebabkan oleh dukungan fiskal terhadap kontraksi perekonomian Indonesia dinilai lebih moderat.Indonesia menganggarkan dukungan anggaran sebesar Rp695,2 triliun untuk Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN).

Tambahan belanja tersebut menyebabkan defisit anggaran yang mencapai Rp1.039,2 triliun atau 6,34 persen dari PDB.

"Jumlah tambahan dukungan fiskal dalam rangka tangani Covid-19 dan mendorong perekonomian, Indonesia berada di bagian modest. Sesudah china. Dalam hal ini dan perubahan dari sisi defisit ini ditujukan mainly untuk memberi support bagi ekonomi dan untuk belanja di bidang kesehatan," jelasnya.

Seperti diketahui, total utang Indonesia hingga akhir September 2020 tercatat mencapai Rp5.756,87 triliun. Dengan demikian rasio utang pemerintah sebesar 36,41 persen terhadap PDB.

Adapun total utang pemerintah terdiri dari pinjaman sebesar Rp 864,29 triliun dan surat berharga negara (SBN) sebesar Rp 4.892,57 triliun.